JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Mohamad Toha mengingatkan pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan perusahaan plat merah di bidang pangan, yakni meminimalisir impor pangan.
Demikian disampaikan Toha saat Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN 1 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog, PT Berdikari, PT PPI, PT RNI, PT Pertani, PT Syang Hang Sri, PT Garam, dan PT BGR di Kompleks Parlemen, Jakarta Rabu (5/2/2020).
“Sesuai perintah Pak Jokowi, kita harus kurangi impor pangan. Ya memang lucu, sumber daya kita melimpah tapi impor. PR BUMN Pangan ini bagaimana caranya bisa kurangi impor, lebih bagus lagi kalau bisa swasembada,” kata Toha.
Diketahui, beragam kebutuhan pangan Indonesia belum mampu tercukupi dari dalam negeri. Seperti beras, jagung, bawang putih, gula, garam, daging sapi, bahkan ikan.
Hal tersebut selain sangat ironis mengingat melimpahnya sumber daya alam Indonesia, juga rentan bagi ketahanan dan kedaulatan pangan.
“Karenanya, BUMN Pangan itu sebetulnya tulang punggung bagi ketahanan pangan Indonesia,” papar politisi PKB ini.
Fungsi BUMN Pangan sebagai tulang punggung ketahanan pangan inilah, kata menurut anggota DPR RI dari Dapil Solo Raya ini, yang harus menjadi perhatian bersama DPR dan Pemerintah.
“Banyak dari BUMN Pangan ini belum menghasilkan laba, bahkan ada yang rugi. Meski begitu, DPR dan Pemerintah harus membantu mereka yang punya visi bagus untuk mengurangi impor,” ujarnya
Menurutnya, BUMN untung itu wajib. Tapi juga jangan lupa fungsi sosial BUMN Pangan sebagai penyangga ketahanan pangan dan penyedia kebutuhan pangan bagi masyarakat.
“Ekstrimnya, BUMN rugi pun tak masalah, kalau rakyat tercukupi kebutuhan pangannya dari dalam negeri. Sekaligus, petani, peternak, petambak, nelayan tentu akan sejahtera ketika impor berkurang,” pungkasnya. (Jay)