JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM — Sikap komisioner Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang menolak revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sangat berlebihan. Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Assyafiyah, Habloel Mawadi, di Jakarta, Jumat (10/2/2016), mengamini pendapat lain bahwa KPK memilki ketakutan yang berlebihan terhadap rencana revisi UU KPK yang […]
Continue ReadingPakar Hukum Pidana Chairul Huda JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM — Pakar Hukum Pidana Chairul Huda menyatakan, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dilakukan demi penyempurnaan dan penguatan lembaga antirasuah tersebut. UU KPK ini dibuat di masa euforia reformasi setelah terkungkung selama 32 tahun Pemerintahan Orde Baru (Orba). Namun, dalam perjalanannya telah terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan […]
Continue ReadingJAKARTA, KABARPARLEMEN.COM — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gede Pasek Suardika menegaskan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kebutuhan. Asal saja tujuan revisi itu menata dan menajamkan tugas, fungsi dan kewenangan KPK dan relasi penegakan hukumnya dengan lembaga penegak hukum lainnya. “Dewan pengawas atau apapun namanya sangat penting ada selama ditujukan untuk menjaga […]
Continue ReadingJAKARTA, KABARPARLEMEN.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) butuh sebuah lembaga pengawas agar berjalan lebih efektif dan pasti. Ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin mendukung wacana tersebut dan membantah kekhawatiran banyak pihak jika dewan pengawas akan melemahkan fungsi, tugas, dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya, lembaga apapun dalam prinsip konstitusional harus ada […]
Continue Reading