JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Pemerintah berencana akan menjadikan bahan pokok atau sembako serta biaya pendidikan untuk dikenakan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Wacana tersebut menuai penolakan anggota DPR-RI. Salah satunya Ketua Kapoksi Fraksi Nasdem Komisi XI DPR-RI yang membidangi masalah keuangan, […]
Continue Reading
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Pemerintah telah resmi mengumumkan nama penggabungan bank BUMN Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kehadirannya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan keuangan syariah. Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengatakan kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) harus mampu menjawab persoalan dan berbagai tantangan bank syariah selama ini. […]
Continue Reading
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mendesak pemerintah harus melakukan kerja lebih keras lagi dalam menghadapi tantangan perekonomian di tahun 2021. Menurutnya, penanganan pandemi COVID-19 yang maksimal menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi. “Pemulihan ekonomi tahun depan akan terkendala jika penanganan pandemi covid-19 belum membaik, pemerintah perlu kerja keras untuk mencapai pertumbuhan […]
Continue ReadingJAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 menjadi Undang-Undang dengan beberapa catatan penting. Tidak hanya itu, Fraksi NasDem juga mengapresiasi langkah Pemerintah dalam melakukan relokasi anggaran dan refocusing kegiatan sebagai langkah yang tepat dan taggap untuk mengatasi permasalahan dampak dari adanya pandemi Covid-19. Berbeda dari […]
Continue ReadingJAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Rapat Kerja Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif sejumlah mitra kerja, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Besaran pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas tersebut ditujukan untuk program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp 760,4 miliar dan dukungan manajemen sebesar RP […]
Continue ReadingJAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro mendesak Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri segera membongkar kasus dugaan penyelundupan 27 kontainer tekstil premium ilegal yang diduga melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. “Pertama kami sangat menyesalkan apabila ada pihak Bea dan Cukai terlibat dalam mapia impor barang illegal. […]
Continue ReadingJAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Pemerintah dalam waktu dekat akan mulai memberlakukan tatanan normal baru, atau yang dikenal dengan new normal. Kebijakan ini dipilih dengan harapan masyarakat dapat kembali produktif di tengah kondisi pandemi virus Corona (Covid-19). Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa memang kehidupan ekonomi masyarakat harus mulai dapat beradaptasi dengan pandemi Covid-19. Dengan begitu, […]
Continue ReadingLucy Kurniasari. JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengingatkan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan, harus perlu memperlihatkan ketaatannya kepada asas dan kepatuhannya kepada hukum yang bersifat inkrah. Untuk itu, Presiden harus menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS […]
Continue ReadingJAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengimbau Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan utang. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhatikan stabilitas rasio utang Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi tekanan perekonomian akibat pandemi virus Corona (Covid-19). Merujuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan […]
Continue ReadingJAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Masalah lembaga yang berhak mengurusi penyangga likuiditas perbankan yang terdampak pandemi COVID-19 terus menuai sorotan. Salah satunya dari Anggota Komisi DPR RI, Fauzi H Amro, tidak setuju Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengurusi masalah likuiditas perbankan. Pasalnya Himbara bukan regulator tapi objek kebijakan, mereka tak boleh masuk sebagai regulator. Ini bertentangan dengan Undang-Undang […]
Continue Reading