LAMPUNG, KABARPARLEMEN.COM- Anggota DPD RI Dapil Lampung Abdul Hakim berdialog dan serap aspirasi bersama puluhan guru yang tergabung komunitas Guru Tenaga Kependidiikan Honor Non Kategori (GTKHNK) 35 Plus Lampung Timur dan Metro di Metro akhir pekan lalu. Dalam kesempatan itu Ketua GTKHNK 35 Plus, Aham Suwandoko mewakili rekan-rekannya menyampaikan keluhan dan harapan mereka kepada senator […]
Continue ReadingRapat Kerja antara Komite IV DPD RI dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKMP) di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (5/2). JAKARTA, KABAR PARLEMEN – DPD RI sangat mendukung kemudahan investasi dengan memperhatikan kharakteristik daerah, namun pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai tidak konsisten terhadap regulasi penanaman modal di Indonesia. Hal […]
Continue ReadingJAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- DPD RI menerima aspirasi DPRD Kota Tasikmalaya terkait percepatan pembangunan daerah di kota Tasikmalaya. Pertemuan antara DPD RI dengan DPRD Kota Tasikmalaya diselenggarakan di ruang rapat Komite IV Komplek Parlemen Senayan, Kamis (30/1). DPD RI yang diwakili oleh Anggota DPD RI dari Jawa Barat Asep Hidayat mengatakan keberadaan DPD RI sebagai jembatan untuk […]
Continue ReadingJAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- DPD RI memandang Undang-Undang Pilkada saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan dan perlu ada perbaikan, dengan memperhatikan kekhususan masing-masing daerah. Hal tersebut mengemuka pada rapat dengar pendapat antara Komite I DPD RI dengan Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan membahas Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di Ruang […]
Continue ReadingJAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Regulasi keamanan laut perlu diintegrasikan, sehingga penanganan pengamanan laut di Indonesia tidak tumpang tindih. Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mendukung merespon gagasan pemerintah untuk merealisasikan Omnibus Law tentang Pengamanan Laut. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan titik terang terkait otoritas yang berwenang dalam penanganan pengamanan laut Indonesia. “Dengan adanya […]
Continue ReadingJAKARTA, KABARPARLEMEN.COM — Untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016, DPD RI mengajukan 15 RUU. Semua RUU itu telah memenuhi semua persyaratan menjadi RUU prioritas. “Untuk tahun 2016 kami memutuskan 15 RUU sebagai usul DPD untuk RUU Prioritas. Semuanya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi RUU Prioritas, yakni telah memenuhi naskah akademik dan draft RUU dan […]
Continue ReadingJAKARTA, KABARPARLEMEN.COM – Ketua Badan Kehormatan DPD RI AM Fatwa mengingatkan pemerintah terkait proyek kereta cepat (high speed train-HST) Jakarta-Bandung. Proyek tersebut memang kerja sama dalam bidang ekonomi tetapi ingat ekonomi juga tidak lepas dari politik. “Jelas proyek itu adalah proyek ekonomi tetapi harus diingat pula itu semua tidak lepas dari politik. Kerja sama itu […]
Continue Reading