JAKARTA | KABARPARLEMEN.COM – Di tengah meningkatnya kompleksitas geopolitik global dan tuntutan pembangunan daerah yang makin terintegrasi dengan dunia, DPD RI mengambil langkah konkret.
Lewat pertemuan diplomatik dengan Delegasi Kedutaan Besar Republik Korea, lembaga perwakilan daerah ini menegaskan satu hal: diplomasi bukan lagi monopoli pusat, daerah pun berhak jadi aktor global.
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, dalam pertemuan courtesy call dengan Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Korea Selatan, Park Soodeok, di Gedung DPD RI (24/06/2025), menyampaikan bahwa DPD tengah memperluas poros kerja sama internasional berbasis daerah — dan Korea Selatan menjadi salah satu mitra strategis kunci.
“DPD RI bukan hanya simbol teritorial, tapi juga katalis kolaborasi global. Kami ingin memperkuat hubungan antardaerah dengan mitra luar negeri. Korea Selatan adalah pintu besar untuk itu,” kata Tamsil, yang didampingi jajaran Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI.
52 Tahun Persahabatan, Kini Saatnya Turun ke Daerah
Tamsil menyoroti bahwa hubungan Indonesia–Korea telah terjalin sejak 1973, dan ditingkatkan menjadi Mitra Strategis Khusus sejak 2017. Namun, menurutnya, kerja sama yang selama ini terpusat perlu diturunkan ke level daerah, agar manfaat diplomatik dan ekonomi menyentuh langsung masyarakat lokal.
Park Soodeok menyambut terbuka ajakan itu. “Kami sangat menghargai keberagaman dan representasi daerah di DPD RI. Ini aset penting untuk membangun kolaborasi konkret di lapangan,” ujarnya.
Menurut Park, lebih dari 2.300 perusahaan Korea Selatan sudah berinvestasi di Indonesia, dan sebagian besar ingin memperluas jaringan ke daerah-daerah yang potensial. “DPD bisa menjadi jembatan baru yang strategis,” tambahnya.
BKSP: Dari Jakarta ke Provinsi, Dari Forum ke Aksi
Ketua BKSP Gusti Farid Hasan Aman mempertegas bahwa lembaganya siap menjadi penghubung antara DPD dan dunia internasional. “Kami siap bermitra dengan forum-forum diplomasi, termasuk majelis bilateral Indonesia-Korea,” ucapnya.
DPD juga memanfaatkan keunggulan geografisnya — dengan kantor di seluruh 38 ibu kota provinsi — untuk menjadi pusat informasi dan promosi kolaborasi di bidang investasi, pendidikan, bisnis, hingga pembangunan berkelanjutan.
“Inilah saatnya diplomasi berbasis daerah mendapat panggung. Kami ingin daerah tidak hanya jadi penonton, tapi pemain aktif dalam arus globalisasi,” tegas Tamsil menutup pertemuan (Wan)
