Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Senin (23/6/2025). Foto: Saum.
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM — Kritik tajam kembali meluncur dari parlemen ke arah badan-badan usaha milik negara. Dalam sebuah pernyataan yang menggema hingga ruang rapat elite BUMN, Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyuarakan keresahannya atas kekacauan koordinasi di tubuh korporasi negara.
Di matanya, tumpang tindih kewenangan antar-BUMN tak sekadar masalah administratif—ini soal nasib rakyat. “Sudah tiga kali pertemuan, Direktur Utama tidak pernah hadir,” ujar Nasim dalam kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan, Senin (23/6/2025). “Bagaimana mungkin kita bisa membenahi kinerja kalau komunikasi dasar saja tidak dijalankan?”
Di tengah upaya reformasi BUMN yang digaungkan pemerintah pusat, komentar Nasim menjadi sorotan. Ia menyebut kerja sama antara Inalum dan PLN sebagai contoh nyata dari disorientasi arah kebijakan, yang tidak hanya stagnan, tetapi menimbulkan dampak langsung ke wilayah kehutanan akibat limbah industri tanpa penanganan konkret.
Kegagalan Koordinasi yang Sistemik
Bagi Nasim, apa yang terjadi bukan sekadar masalah proyek mangkrak, melainkan kegagalan sistemik. Ia menyebut birokrasi antar-BUMN sebagai “saling tunggu, saling lempar,” dan menegaskan bahwa rakyat daerah menjadi korban dari kelambanan institusional.
“Kalau dibiarkan, ini bukan hanya soal ekonomi, tapi menyangkut tata kelola negara,” tegas Nasim seperti dikutip Kabarparlemen.com dari laman resmi DPR RI (25/06/2025).
Kritik tidak berhenti di sektor energi. Nasim menyeret sektor perbankan ke dalam sorotan: BRI dan BNI, menurutnya, masih menghadapi persoalan serius—dari kebocoran data, distribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tersendat, hingga krisis sumber daya manusia.
Dalam narasi politik yang kuat, Nasim menyamakan krisis di sektor perbankan negara dengan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
“Kalau SDM-nya kacau, sistemnya bocor, lalu KUR-nya macet, bagaimana bisa kita dorong pertumbuhan UMKM secara nasional?”
Absen Pemimpin, Jauh dari Publik
Dalam lanskap politik BUMN yang semakin rumit, kritik Nasim memperjelas satu hal: absennya kepemimpinan yang akuntabel dalam menghadapi publik. “Kalau BUMN ingin berfungsi sebagai alat negara, maka tata kelolanya harus mencerminkan nilai-nilai publik, bukan hanya hitungan bisnis,” tegasnya dalam pernyataan penutup.
Komentarnya menyasar jantung masalah yang kerap dihindari: bahwa BUMN bukan hanya korporasi, tetapi wajah negara di mata rakyat—dan selama komunikasi internal gagal, selama pemimpin tak hadir dalam dialog, jurang pusat-daerah hanya akan makin lebar.
Kritik dari Nasim Khan menyoroti pentingnya reformasi BUMN yang bukan sekadar efisiensi finansial, tapi juga legitimasi publik. Dalam atmosfer menjelang tahun politik dan tekanan reformasi struktural, suara seperti ini bisa menjadi bahan bakar bagi narasi perubahan (Wan)
