JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM— Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya perluasan akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian dan keterlibatan aktif mereka dalam pembangunan nasional.
“Berbagai upaya untuk mendorong keterlibatan aktif setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dalam proses pembangunan harus mendapat dukungan semua pihak,” tegas Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/6). Menurut politisi yang akrab disapa Rerie ini, akses pendidikan tinggi bukan sekadar hak, tetapi juga fondasi penting untuk membuka peluang kerja dan menghapus stigma.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap kondisi yang memprihatinkan: dari total 17,9 juta penyandang disabilitas di Indonesia, hanya 2,8% yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Kondisi ini berbanding lurus dengan rendahnya partisipasi dalam dunia kerja, di mana hanya 0,55% penyandang disabilitas yang tercatat sebagai bagian dari total angkatan kerja nasional.
Sementara itu, Organisasi Buruh Dunia (ILO) mencatat bahwa hampir 90% penyandang disabilitas di Indonesia tidak aktif bekerja atau mencari pekerjaan per akhir 2024. Kementerian Ketenagakerjaan bahkan menunjukkan bahwa dari sekitar 720.000 pekerja difabel, 75% di antaranya bekerja di sektor informal, yang kerap tidak memberikan jaminan sosial dan jenjang karier yang jelas.
Menanggapi kondisi tersebut, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur kampus, kurikulum inklusif, serta pelatihan khusus bagi tenaga pengajar.
“Bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga soal bagaimana membangun ekosistem kampus yang inklusif dan bebas dari stigma atau diskriminasi,” ujarnya.
Ia mengajak semua pihak—pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat—untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan ruang pendidikan tinggi yang terbuka bagi difabel, karena pendidikan adalah pintu masuk utama menuju kemandirian ekonomi, sosial, dan politik.
“Jika akses ini diperluas, kita tidak hanya memberi harapan, tetapi juga membangun masa depan yang lebih adil bagi semua warga negara,” pungkasnya (Wan)
