Komisi IV DPR Apresiasi Pemulihan Mangrove di Sumut

Indeks Kabar Parlemen News Terkini

JAKARTA, KABAR PARLEMEN.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Ermarini mengapresiasi program rehabilitasi atau pemulihan mangrove bagi ketahanan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) di Sumatera Utara.

“Dalam kunjungan kerja Reses kali ini kami melihat secara langsung salah satu contoh program pemulihan mangrove yang dilakukan oleh BRGM di Sumatera Utara ini. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden, dan tentunya Komisi IV DPR untuk mengendalikan perubahan iklim salah satunya dengan cara rehabilitasi mangrove,”ujar Anggia dalam Kunjungan kerja Reses Komisi IV DPR RI, Sumatera Utara, Senin (21/2).

Sebagaimana diketahui, lanjut Anggia, Mangrove dapat menyimpan banyak oksigen, sekaligus dapat mengurangi emisi karbon. Terlebih lagi menjelang gelaran Presidensi G20 Maret 2022 mendatang, dimana kita perlu tunjukan ke dunia internasional betapa besar kepedulian Indonesia terhadap lingkungan.

Tidak hanya itu, dengan adanya pemulihan mangrove juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Dimana dalam mangrove bisa dibudidayakan tambak ikan dan kepiting.

Sayangnya, dari hasil peninjauan ke lokasi ditambah diskusi langsung dengan petani mangrove diketahui bahwa proyek ini hanya berlangsung selama dua bulan. Padahal dalam proses pemulihan atau rehabilitasi mangrove banyak tahapan yang harus dilalui, sehingga butuh waktu yang lebih juga agar mangrove dapat tumbuh besar.

“Dari hasil diskusi dengan petani mangrove, kami mendapat informasi bahwa dalam proyek ini petani dibatasi pengerjaannya hanya sebatas dua bulan. Tentu hal ini cukup kami disayangkan, mengingat untuk Bisa tumbuh besar butuh waktu pemeliharaan yang lebih dari dua bulan. Mangrove usia dua bulan hanya tumbuh beberapa sentimeter saja, dan itu masih sangat rentan untuk rusak dan mati,”jelas politisi dari Fraksi PKB ini.

Selain itu, Komisi IV DPR juga menerima masukan dari petani, terkait perbaikan jalan atau infrastruktur menuju lokasi. Hal ini diakui Anggi memang bukan wewenang dari BRGM. Namun tentu harus dikordinasikan dengan instansi berwenang, Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam kesempata itu, Anggia juga didampingi anggota Komisi IV DPR RI lainnya seperti Djarot Syaiful Hidayat, Salim Fakhry, Hanan Rozak, Dwita Ria Gunadi, Endang Setyawati Thohari, Julie Sutrisno, Luluk Nurhamidah, Slamet, dan Johan Rosihan. (jay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.