JAKARTA, KABAR PARLEMEN.COM, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta Pemerintah RI untuk mengawal melalui PBB terkait gencatan senjatan antara Pejuang Hamas dan Jihad Islam dengan Israel akan mulai berlaku pada Jumat (21/5) pukul 02.00 waktu setempat.
“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR mengutuk kebiadaban, kekejaman negara aparteid Israel, gencatan senjata tidak menghapus kejahatan perang Israel di Gaza dan Masjid Al Aqsha, saya meminta Kemenlu untuk terus mengawal gencatan senjata ini melalui upaya Internasional di PBB dan OKI ” ujar Abdul Kharis kepada wartawan, Jumat (21/05/2021).
Menurut Kharis segala tindakan kebiadaban Israel tidak dibenarkan sama sekali, termasuk membombardir Gaza, membunuh anak-anak, perempuan yang sedikitnya 232 warga Palestina diberitakan terbunuh dan ribuan luka serta kehancuran infrastruktur yang masif dan menyerang jamaah sholat di Masjid Al Aqsa oleh polisi Israel tersebut serta upaya sistematis terus menggusur rumah warga Palestina di Tepi Barat dan ribuan kejahatan yang terus dilakukan Israel selama pendudukan di bumi Palestina.
” Perang ini belum akan usai jika negara Palestina belum merdeka dan masih di duduki Israel, kita jangan lupa bahwa Palestina adalah satu-satunya negara di dunia modern yang masih diduduki oleh kekuatan kolonial. Semua penderitaan Palestina disebabkan oleh Israel sebagai kekuatan yang menjajah,” tegas Aleg Dapil Solo ini.
Dalam kaitan itu Kharis meminta agar Kementerian Luar Negeri terus berupaya maksimal agar di masa gencatan senjata ini mendorong negara OKI bersatu untuk memperjuangakan kemerdekaan Palestina .
“Indonesia telah mengusulkan beberapa langkah kunci yang harus dilakukan oleh OKI antara lain memastikan adanya persatuan di antara negara anggota OKI dan di antara semua pemangku kepentingan di Palestina. Ibu Retno menekankan tanpa persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak dalam mendukung Palestina.
Karena itu dalam gencatan senjata ini Indonesia harus terus mendesak OKI untuk bekerja keras fokus membantu perjuangan Palestina untuk merdeka, antara lain lewat perundingan multilateral demi mewujudkan solusi dua negara.” Jelas Kharis.
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga meminta agar segera mengirimkan bantuan baik yang digalang Pemerintah maupun masyarakat agar bisa masuk ke Gaza dan Masjidil Aqsha untuk meringankan beban korban penderitaan Rakyat Palestina yang di serangan Israel.
“ Kemerdekaan Palestina adalah hak rakyat Palestina dan Pembukaaan Konstitusi NKRI jelas berada bersama Palestina merdeka, perlu langkah serius dan sistematis agar bantuan bisa segera masuk ke Gaza dan Masjidil Aqsha sehingga segala daya upaya kita untuk menolong rakyat Palestina dapat tersalurkan,” tutup Kharis.(jay)