DPR Tekankan Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pilkada Secara Ketat - Kabarparlemen.com | Situs Berita Parlemen Indonesia

Post Top Ad

DPR Tekankan Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pilkada Secara Ketat

DPR Tekankan Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pilkada Secara Ketat

Share This
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Penyelenggara Pilkada diwanti-wanti menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat pelaksanaan Pilkada untuk mencegah penularan COVID-19.


Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menekankan, penerapan protokol kesehatan (prokes) harus dikawal dan dipastikan berjalan dengan ketat untuk menjawab kritikan dari beberapa pihak yang khawatir pelaksanaan Pilkada 2020 akan memicu terciptanya klaster baru COVID-19.

 
Ia mengingatkan tentang pengaturan waktu kedatangan pemilih ke TPS supaya tidak terlalu kaku dan harus dibuat lebih fleksibel. 


Masyarakat yang sudah datang ke TPS agar dizinkan menggunakan hak pilihnya, sepanjang tidak melewati rentang waktu yang telah ditetapkan dan memenuhi syarat sebagai pemilih.

 

"Keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada serentak 2020 bukanlah suatu kewajiban tetapi merupakan hak untuk memilih,"kata Guspardi dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (2/12/2020).


Menurutnya, partisipasi masyarakat harus didorong secara optimal untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya Pilkada serentak tahun 2020 dengan target yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 77,5 persen. 


"Dimana target ini hendaknya dapat dilampaui di seluruh daerah yang mengadakan Pilkada serentak 2020,"ujarnya.

 

Ia juga mengingatkan netralitas ASN, TNI dan Polri serta penyelenggara pemilu hendaknya dapat terjaga dan dikawal dengan baik. Apalagi jika ada petahana yang maju sebagai calon pada Pilkada serentak 2020 ini.

 
Dikhawatirkan calon dari petahana dapat memanfaatkan dan menggiring ASN untuk mendukung paslon petahana tersebut dengan berbagai cara.


"Ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri dapat mencederai asas keadilan Pilkada serentak 2020. Kualitas pilkada senantiasa harus ditingkatkan bukan hanya sekadar menjalankan prosedur, tapi perlu dipastikan prinsip-prinsip jujur dan adil dapat terlaksana dalam perhelatan demokrasi Pilkada serentak 2020,"imbuhnya.

 

Politisi PAN ini berpesan dan berharap agar masalah rekam KTP-el  dapat diselesaikan sesegera mungkin atau dibuatkan surat keterangan ( Suket ) dari Dukcapil. 


Masyarakat yang seharusnya berhak menggunakan hak pilihnya jangan terkendala dan kehilangan hak suaranya dikarenakan faktor belum selesainya perekaman KTP-el ini.

 

Menurut data dari Dirjen Dukcapil  Depdagri blanko KTP el sudah di siapkan lebih kurang 9 juta lembar. Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu diharapkan lebih proaktif dalam mengatasi permasalahan ini sebelum pelaksanaan pilkada yang tinggal hitungan hari.

 

Untuk itu perlu di intensifkan sinergitas dan koordinasi  antara Pemerintah Daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, TNI dan Satgas serta semua stakeholder agar seayun selangkah dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020.


"Hal ini harus dipastikan dan dijaga dalam rangka menciptakan pemilu yang berkualitas, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, akuntabel, efektif dan efisien. Muaranya diharapkan dapat menghasilkan para pemimpin daerah yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam mengemban tugas nantinya di tengah-tengah masyarakat," pungkasnya (Wan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad