Tim Gugus Covid-19 DPR Tinjau Sejumlah Kementerian Terkait Kesiapan Penerapan New Normal

DPR Erlangga Hertato Fraksi Gerindra Kabar Parlemen New Normal Sufmi Dasco Ahmad Terkini Tim Gugus Covid-19 DPR-RI Wakil Ketua DPR

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM – Tim Gugus COVID-19 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengunjungi sejumlah kementerian dan lembaga dua hari terakhir, untuk memantau kesiapan pelaksanaan kebijakan new normal, pasca pembatasan sosial berskala besar (PSBB) nantinya.

 
Salah satunya menemui Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Kedatangan Satgas tersebut juga untuk meninjau kesiapan pemerintah dalam menyiapkan protokol kesehatan terkait kondisi new normal atau kenormalan baru.
Tim Satgas Lawan COVID-19 DPR antara lain mengunjungi kantor kementerian koordinator perekonomian, di Jakarta, Kamis (28/5).
“Kami ke kementerian perekonomian. Sudah dipaparkan dengan baik mengenai jangka panjang dan jangka pendek new normal di berbagai sektor,” ujarnya.
Menurutnya, data yang dipaparkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sangat akurat. Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra ini optimistis penerapan new normal dapat dilaksanakan dengan baik.
“Secara umum kami menilai sudah cukup baik, mendekati sempurna,” ucap Sufmi.
Airlangga sebelumnya memaparkan kesiapan pelaksanaan new normal pada tim Satgas Lawan COVID-19 DPR. Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah. “Kami sampaikan kepada DPR bahwa yang menentukan itu nanti adalah kepala-kepala daerah, sektor-sektor dan Satgas COVID-19,” ucapnya.
Airlangga juga mengatakan, kesiapan pelaksanaan new normal bergantung pada data persebaran COVID-19 yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Data tersebut nantinya diakurasi oleh Kementerian PPN/Bappenas, sehingga menggambarkan secara nyata keadaan sebenarnya di daerah-daerah.
“Data diakurasi oleh Bappenas, sehingga mencerminkan daerah per daerah, jadi tidak one size fit for all,” pungkas Airlangga.
Di sisi lain, Dasco menambahkan terdapat satu sektor yang masih perlu dirinci lebih dalam yaitu sektor pendidikan seperti mengenai pengaturan sistem sekolah dan sebagainya.
“Sektor pendidikan yang masih harus lebih didetilkan karena menyangkut berbagai aspek terutama bagaimana pengaturan sekolah maupun pesantren,” jelasnya. (Nedi)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *