JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi IV DPR RI Johan
Rosihan mengatakan bahwa situasi wabah Covid-19 di Indonesia saat
ini berada pada ranking ke-5 kasus dengan case fatality rate (CFR)
tertinggi ke lima di dunia.
Menurutnya, di samping penanganan dalam
kondisi darurat kesehatan, sebaiknya segera dilakukan realokasi anggaran
untuk mengurangi dampak ekonomi terhadap petani dan nelayan.
"Realokasi anggaran tersebut sebaiknya
diprioritaskan untuk penambahan anggaran Penguatan Ketahanan Pangan di
Kementerian Pertanian khususnya untuk penanggulangan dampak wabah
Covid-19," tutur Johan pada saat mengikuti rapat internal Komisi IV DPR
RI secara virtual, Selasa (31/3/2020).
Ia memaparkan, bentuk penambahan anggaran
tersebut terutama untuk program pengentasan daerah rawan pangan dan
stunting dengan anggaran yang ada baru sebesar Rp 344 miliar, serta
Penguatan pasokan, distribusi dan cadangan pangan dengan anggaran yang
ada saat ini baru sekitar Rp 188 miliar.
Johan juga mengkritisi Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan,
Realokasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang
tidak memasukkan ketersediaan dan distribusi pangan sebagai salah satu
fokus penanganan dampak Covid-19 ini. "Padahal aspek pangan merupakan
komponen vital demi kelangsungan hidup masyarakat dalam menghadapi
situasi pandemi global penyebaran wabah Covid-19," tandasnya.
Dalam rapat tersebut, legislator Fraksi
PKS itu sempat menjelaskan tentang pentingnya pelaksanaan Program
stabilisasi harga pangan dengan cara menjaga akurasi database harga
pangan di tingkat produsen dan tingkat konsumen, seperti harga beras,
cabe, bawang merah, bawang putih, telur, ayam ras, daging, dan
lain-lain. "Kemampuan daya beli masyarakat terutama petani dan nelayan
pasti akan menurun sebagai dampak ekonomi dari pandemi wabah virus
Corona ini," ungkapnya.
Johan mengusulkan agar pagu anggaran yang
perlu dipangkas atau direalokasi untuk setiap kementerian adalah
anggaran yang terkait dengan koordinasi internal atau perjalanan dinas
kementerian, kemudian realokasi pembiayaan infrastruktur, serta
melakukan efisiensi belanja pegawai di setiap kementerian.
"Pemangkasan anggaran tersebut sebaiknya
digunakan sebagai intervensi program bantuan pemerintah untuk keluarga
petani dan nelayan selama isolasi menghadapi darurat Covid-19, terutama
bantuan pangan dan kebutuhan hidup lainnya karena di desa-desa
situasinya sudah tanggap darurat," tegas Johan.
Ia berharap agar pemerintah segera
memperkuat Koordinasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan cara
menambah jumlah CBP yang dikelola Bulog, karena saat ini dialokasikan
hanya sebesar 1-1,5 juta ton berdasarkan Rakortas 2018. Johan
mengingatkan tentang perlunya meningkatkan pemantapan cadangan beras
pemerintah daerah (CBPD), terutama di daerah lokus wabah Covid-19. Saat
ini total CBPD baru sejumlah 10.853 ton dari 27 Provinsi dan 233
kabupaten kota.
"Pemerintah harus memperkuat ketahanan
pangan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan
dengan membantu fasilitasi pengisian lumbung pangan masyarakat (LPM).
Saat ini terdapat total 3.826 LPM di Indonesia yang perlu diperkuat dan
difungsikan optimal untuk ketahanan pangan masyarakat dalam menghadapi
situasi darurat kesehatan oleh wabah Covid-19," tutup Johan. (dep/es/dpr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar