Politisi Partai Nasdem, Sri Wulan.
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menguncurkan anggaran negara sebanyak Rp 405,1 triliun. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi pandemi Korona atau Covid-19 di Indonesia. Namun sejumlah politisi Senayan mempertanyakan detail penggunaan anggaran tersebut.
Dalam rapat kerja Komisi IX DPR-RI pada Kamis (2/4) hingga Jum’at (3/4) dini hari dalam rangka menjalankan tugas pengawasan. Dalam raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh ini pemerintah diminta menjabarkan detail dengan penjelasan gamblang, terukur, dan aplikatif. Seperti diketahui, rincian dana 405,1 Triliun itu, 75 triliun diantaranya untuk bidang kesehatan.
Wulan meminta penjelasan detail bidang kesehatan tersebut sehingga fungsi DPR dapat melakukan fungsi pengawasan sampai tingkat paling bawah. Termasuk bagaimana peruntukannya, tahapan pencairannya juga harus jelas. Karena estimasi yang pemerintah sampaikan itu potensi lonjakan mereka yang tertular di bulan Juli hingga 106 ribu.
“Kami bertanya, berapa kebutuhan APD kita sekarang, dan beberapa bulan ke depan, itu harus detail. Kemudian bagaimana menyiapkan tenaga medis untuk mengantisipasi kenaikan jumlah masyarakat tertular Covid-19. Juga tata cara masyarakat yang datang ke daerah zona merah itu seperti apa, supaya diberikan penjelasan detail. Karena masyarakat itu bingung hal ini,” kata Wulan melalui melalui keterangan persnya yang diterima Kabarparlemen.com.
Lebih lanjut dirinya menyesalkan dengan jawaban yang penjelasannya tidak terukur dari Doni Monardo. “Kata dia kita membutuhkan setidaknya 3 juta APD (Alat Pelindung Diri) terburuknya 20 juta APD. Kok bahasanya begitu santai? Dananya dari mana? Malah jawabnya ada pengklusteran lagi. Kita semua ini tidak tahu wabah ini kapan berakhir, jadi semuanya harus tertarget dan terukur,” imbuhnya.
Pada pokok persoalanya, dirinya meminta jawaban masalah APD yang jumlahnya sampai 20 juta APD itu dasar penghitungannya bagaimana.
“Itu jawabannya malah melenceng ke arah klasifikasi tipe APD, sampai ditegur keras pimpinan sidang, karena nggak cocok dengan apa yang kita tanyakan. Kita itu minta penjelasan dan bagaimana hitungannya kok ketemu angka 20juta APD. Walaupun disampaikan juga ada bantuan dari swasta tapi kan sebenarnya setiap jawaban kan harus didetailkan,” tuturnya.
Anggota DPR asal Kabupaten Pati ini juga menanggapi masalah produksi APD dari perusahaan lokal.“Kita tentu support adanya industri lokal yang bersedia produksi APD. Tapi Ini kan harus dipastikan dan dijamin bagaimana standar keamananya. Jangan-jangan merasa aman, nyaman terlindungi tapi ujungnya kena. Apalagi ini kalau diserahkan ke garda terdepan di kalangan medis? Ini kan bahaya,” sebutnya.
Pemerintah juga harus menetapkan standart waktu kerja petugas medis, agar tidak kelelahan karena mereka harus tetap fit dalam penanganan pasien. Wulan juga meminta pemerintah lebih serius melakukan sosialisasi ke masyarakat. Termasuk untuk cek kondisi terjangkit atau tidak. Utamanya tentang rapid test itu apa dan untuk siapa, swap test itu apa dan bagaimana cara mengaksesnya.
Wulan sangat menyesalkan hasil lab yang sangat terlambat, sehingga ada yang sudah meninggal tapi hasil test belum keluar, lalu dinyatakan meninggal karena Covid-19.
“Ini kemarin pemerintah menjawab ada 49 yang mau dijadikan lab tapi yang siap ternyata baru ada 14. Alasannya SDM tidak ada, alatnya juga mahal. Ini bahayanya begini, kalau kita tidak siap, orang baru dikatakan positif kalau sudah meninggal,” sambungnya.
Dirinya berharap pemerintah tidak membuat masyarakat bingung.
“Puskesmas juga harus segera ada sosialisasi, bisalah dilakukan secara online. Kemudian para relawan yang dikampung ini dibekali thermometer digital untuk mengukur suhu. Kemudian dijelaskan pula, kalau mau isolasi mandiri itu seperti apa teknisnya, kalau berdiam di rumah, keluarganya gimana, kalau ada balita gimana protokolnya. Ajaklah para kades itu sebagai mitra yang turut langsung bersosialisasi. Kades itu kan orang orang pintar, mereka mampu itu,” sebutnya.
“Kita semua ini sepakat kok, semua pihak kerja sama, bahu membahu supaya bisa melindungi diri sendiri, melindungi keluarga dan masyarakat luas. Kami juga berharap pemerintah menginformasikan data yang benar jangan simpang siur, misalnya ada Gubernur Jakarta menyampaikan data yang lain dengan BNPB. Jadi mana yang benar?” pungkasnya. (Wan)