JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Penataan dan pengeloaan di lingkungan BUMN, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan peforma perusahaan plat merah mulai mendapat respon sentimen dari pihak tertentu.
Seperti yang di tunjukan oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Batam, Internasional Nation Shipowner Association (INSA) serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), yang menolak rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam menggandeng PT Pelindo II untuk pengelolaan Pelabuhan Batuampar. Alasan mereka khawatir akan terjadi persaingan tidak sehat.
Merespon hal itu anggota Komisi VI DPR RI Mohamad Toha berpandangan hendaknya semua pihak mendukung langkah Kementerian BUMN untuk terus membenahi kinerja perusahaan plat merah tersebut, agar terus membaik. Termasuk upaya mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usahanya, teruma yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, yang bersifat untuk menunjang kegiatan perekonomian. Seperti dalam bidang pelabuhan, yang selama ini di tangani oleh Pelindo I, II, III dan IV.
“Termasuk upaya pembangunan Pelabuhan Batuampar, oleh BP Batang dengan menggandeng Pelindo II perlu mendapat dukungan. Apalagi percepatan pembangunan pelabuhan Batuampar itu sudah lama diharapkan masyarakat, agar bisa menunjung kegiatan ekenomi di sana,” ujar Mohamad Toha kepada Kabarparlemen.com di Jakarta, Minggu (02/02/2020).
Politisi PKB ini berpandangan bahwa penataan pelabuhan Batuampar akan menghasilkan benefit bagi perekonomian negara. Sebagai pelabuhan yang berbatasan dengan Singapura, Batuampar yang akan dijadikan pelabuhan transit memiliki potensi ekonomi yang tinggi.
“Untuk itu, perlu upaya berbagai pihak untuk mencapai kata sepakat, win win solution. Dimana swasta tetap juga di beri ruang disana, untuk juga berpartisasi dan kontribusi. Namun jangan pula di hambat dan di halangi bagi Pelindo II untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya di sana, dalam pengelolaan Pelabuhan Batuampar,” tegasnya.
Sebelumnya, berbagai asosiasi pengusaha kepelabuhanan di antaranya Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Batam, Internasional Nation Shipowner Association (INSA) serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Batam mendatangi Komisi III DPRD Kota Batam, Kamis (30/1).
Mereka menolak rencana BP Batam menyerahkan perombakan dan pengelolaan Pelabuhan Batuampar ke PT Pelindo II.
Ketua APBMI Batam, Crimson Sitanggang mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam rencana penataan kembali Pelabuhan Batuampar.
Osman Hasyim, Ketua INSA Batam saat ditemui awak media mengungkapkan keresahannya atas masuknya Pelindo II dalam mengelola pelabuhan Batu Ampar. Mengingat, dikhawatirka akan membuat dunia usaha kepelabuhanan tak lagi kompetitif dalam bersaing dengan pelabuhan lainnya.
“Kami sangat resah akan kehadiran BUMN ini, khususnya terkait permasalahan tarif. Contohnya, setiap kontainer di Pelabuhan Belawan saja untuk sekali handling tarifnya bisa sampai Rp 6 jutaan. Sementara, di Batam satu kontainerna hanya dikenakan Rp 500 hingga Rp 800 ribu saja. Lalu memunculkan pertanyaan, kalau nanti Pelindo II masuk ke Batam, berapa biaya untuk satu kontainernya. Dan hal ini pastinya akan membuat pengusaha dan asosiasi berteriak,” jelasnya.
Selain itu, kehadiran Pelindo II apa bisa memberikan dampak yang adil. Sehingga tidak sampai ‘mematikan’ usaha pengusaha dan asosiasi yang ada.
“Itulah alasan dari keberatan kami jika Pelindo II masuk ke Batam,” terangnya.
Sementara itu Sekretaris Perusahaan Pelindo I, M. Eriansyah Boy mengatakan, penolakan asosiasi pengusaha pelabuhan terhadap Pelindo II dan ancaman untuk menghentikan kegiatan operasional tidak lebih dari sebuah tindakan yang memikirkan kepentingan mereka sendiri.
“ Karenanya anggapan bahwa dilibatkannya Pelindo merupakan upaya menyingkirkan asosiasi pengusaha pelabuhan lokal sangat tidak beralasan. Pemerintah pasti tidak berniat menyingkirkan. Justru nanti mereka akan diajak kerja bareng,” ungkap Eriansyah. (Jay)