JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- DPD RI menerima aspirasi DPRD Kota Tasikmalaya terkait percepatan pembangunan daerah di kota Tasikmalaya. Pertemuan antara DPD RI dengan DPRD Kota Tasikmalaya diselenggarakan di ruang rapat Komite IV Komplek Parlemen Senayan, Kamis (30/1).
DPD RI yang diwakili oleh Anggota DPD RI dari Jawa Barat Asep Hidayat mengatakan keberadaan DPD RI sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Pusat sesuai kewenangan dan kemampuan yg dimiliki. “Pada era otonomi daerah ini ada perlombaan menyampaikan aspirasi ke pusat” ujarnya melalui keterangan persnya.
Ia mengatakan sebagai senator asal Jawa
Barat, misi dan tanggung jawabnya adalah di bidang sosial. ”Misi dan
tanggung jawab saya di DPD RI juga untuk misi sosial, jadi lebih gampang
bagi saya menyentuh di bidang sosial. Di DPD saya bertugas di Badan
Akuntabilitas Publik, ini semacam tempat mediasi bagi orang daerah”
ungkapnya.
Asep selaku anggota Komite IV DPD RI
menjelaskan kepada DPRD Kota Tasikmalaya untuk dapat menyampaikan
anggaran yang dibutuhkan ke Komite IV. “Sebagai contoh saat ini di
Komite IV di bidang anggaran sedang membahas RUU Investasi dan Penanaman
Modal Daerah. Kemarin ke Kalimantan menggali informasi ternyata ada
hambatan-hambatan seperti masalah regulasi perizinan, perpajakan, dan
tenaga kerja” jelasnya.
Untuk aspirasi pembangunan
infrastruktur, masuk dalam kewenangan Komite II. Namun lebih lanjut Asep
menjelaskan akan membawa aspirasi tersebut. “Walaupun saya bukan Komite
II tetapi kami biasa menitipkan aspirasi lintas komite. Silakan
diinventarisir dan dipilih programnya yang akan disampaikan” terangnya.
Selain itu, Asep juga berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dalam
bidang keagamaan. “Untuk pesantren sekarang ada program pembinaan
wilayah kepesantrenan oleh Kementerian Koperasi dan UKM” ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota
Tasikmalaya, Bagas Suryono menyatakan percepatan pembangunan di Kota
Tasikmalaya diperlukan karena APBD masih kurang memadai. ”Tasikmalaya
adalah juga dapil dari Bapak Asep, kami sampaikan butuh anggaran
infrastruktur karena ada dua jembatan yang usianya sudah tua” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Eti
Guspitawati dalam pertemuan tersebut meminta agar DPD RI membantu
anggaran di bidang sosial. “Kami butuh untuk mengentaskan kemiskinan di
Kota Tasikmalaya” katanya.
Aspirasi juga disampaikan oleh Anggota
DPRD Kota Tasikmalaya, Nurul Awali khususnya mengenai anggaran di bidang
keagamaan. “Kota Tasikmalaya ini terkenal dengan kota santri yang
religius, kami butuh anggaran untuk menghidupkan nuansa keagamaan di
kota Tasikmalaya”, jelasnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Tasikmalaya Yono S Karso yang juga hadir
dalam pertemuan tersebut memaparkan bahwa Kota Tasikmalaya defisit
anggaran. Lebih lanjut ia berharap agar DPD bersama Pemerintah Pusat
membantu anggaran tersebut atau membantu menyalurkan aspirasi untuk
menaikkan anggaran. “Kami mengajukan pembangunan taman dan air bersih
karena PDAM baru melayani 23% kebutuhan penduduk” tegasnya. (KP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar