Komisi V Minta Wali Kota Kaji Ulang Tata Ruang Pengendalian Banjir di Samarinda

SAMARINDA, KABARPARLEMEN.COM- Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie menegaskan agar Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang mengkaji ulang tentang tata ruang di Samarinda dengan melibatkan pemangku kepentingan yang ahli dalam bidang pengendalian bajir. 

Kajian tersebut dimaksudkan agar kawasan resapan air terutama di waduk dan sungai Karang Mumus bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menanggulangi banjir.

"Kaitan dengan itu kita sudah lihat kondisinya, cuma kami minta Bapak Wali Kota serta Pemda secepatnya untuk me-review tata ruang. Sehingga kita tahu lokasi secara keseluruhan dan lokasi resapan air yang tersedia," kata Syarif usai meninjau Waduk Benanga Lempake, Samarinda Utara, Kamis (23/1/2020) lalu.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V ini bertujuan untuk mencari solusi mengatasi banjir di Ibu Kota Provinsi Kaltim yang terjadi terus menerus akibat semakin buruknya kondisi penampungan air waduk.

Anggota Dewan dapil Kalimantan Barat I ini menjabarkan, review ulang tata ruang Samarinda mendesak dilakukan karena daya tampung air Waduk Benanga tahun 1977 mencapai 1,5 juta meter kubik menurun hanya tinggal 500 ribu meter kubik.

Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III sebagai penanggungjawab pemeliharaan Waduk Benanga untuk melakukan normalisasi secara serius dan pemeliharaan secara maksimal.

"Saya minta dari Balai yang di sini betul-betul merencanakan normalisasi waduk dan jangan secara parsial aja. Artinya ada 26 camp pengerukan, jangan sampai selesai itu, tidak berlanjut dan bertambah lagi pengendapan," tandas Syarif.

Pengendalian banjir di Samarinda menjadi perhatian Komisi V DPR RI karena rencana Ibu Kota Negara (IKN) baru akan dibangun di Kaltim. Kota Samarinda sebagai penunjang IKN diharapkan mampu menjadi kota satelit yang mendukung aktivitas dan ketertiban di IKN. (eko/es/dpr/kp)