SAMARINDA, KABARPARLEMEN.COM- Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif
Abdullah Alkadrie menegaskan agar Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang
mengkaji ulang tentang tata ruang di Samarinda dengan melibatkan
pemangku kepentingan yang ahli dalam bidang pengendalian bajir.
Kajian
tersebut dimaksudkan agar kawasan resapan air terutama di waduk dan
sungai Karang Mumus bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk
menanggulangi banjir.
"Kaitan dengan itu kita sudah lihat kondisinya, cuma kami minta Bapak Wali Kota serta Pemda secepatnya untuk me-review
tata ruang. Sehingga kita tahu lokasi secara keseluruhan dan lokasi
resapan air yang tersedia," kata Syarif usai meninjau Waduk Benanga
Lempake, Samarinda Utara, Kamis (23/1/2020) lalu.
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V ini
bertujuan untuk mencari solusi mengatasi banjir di Ibu Kota Provinsi
Kaltim yang terjadi terus menerus akibat semakin buruknya kondisi
penampungan air waduk.
Anggota Dewan dapil Kalimantan Barat I ini menjabarkan, review
ulang tata ruang Samarinda mendesak dilakukan karena daya tampung air
Waduk Benanga tahun 1977 mencapai 1,5 juta meter kubik menurun hanya
tinggal 500 ribu meter kubik.
Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini
meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III sebagai
penanggungjawab pemeliharaan Waduk Benanga untuk melakukan normalisasi
secara serius dan pemeliharaan secara maksimal.
"Saya minta dari Balai yang di sini betul-betul merencanakan normalisasi waduk dan jangan secara parsial aja. Artinya ada 26 camp pengerukan, jangan sampai selesai itu, tidak berlanjut dan bertambah lagi pengendapan," tandas Syarif.
Pengendalian banjir di Samarinda menjadi
perhatian Komisi V DPR RI karena rencana Ibu Kota Negara (IKN) baru akan
dibangun di Kaltim. Kota Samarinda sebagai penunjang IKN diharapkan
mampu menjadi kota satelit yang mendukung aktivitas dan ketertiban di
IKN. (eko/es/dpr/kp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar