Anggota Komisi VI DPR RI, Mohamad Toha.
Menurutnya, program
kerja harus jelas sesuai dengan inti bisnis (core business) dan Tupoksinya
masing-masing. Perusahaan BUMN memang harus cari untung, tapi secara simultan
juga harus bisa memberikan manfaat serta pelayanan kepada masyarakat.
Program kerja harus mendukung pelaksanaan program
Pemerintah yang efesien dan efektif. Program kerja yang mengarah pada persiapan
menuju industri 4.0.
Tidak ego sektoral. Menekankan kerja sama dan
sinergi antar BUMN. Contohnya, BUMN butuh beras ya ke Pertani dan Bulog. BUMN
butuh konstruksi ya ke BUMN Karya.
Komitmen Pemerintah harus konsisten dan mendukung
program kerja BUMN. Salah satu contohnya, niat Pemerintah mengurangi angka
backlog harus sejalan dengan anggaran yang mencukupi yang dialokasikan untuk
KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kalau mau mengurangi angka backlog tapi anggaran
untuk KPR melalui FLPP hanya cukup 100 ribu rumah, ya namanya niat mengurangi backlog
itu hanya di mulut saja,”ujar politisi PKB itu dalam keterangan persnya yang diterima
KabarParlemen.com (25/1/2020).
“Misalnya yang lain, mau menyetop impor gula tapi
pabrik gula tidak diberikan PMN untuk peremajaan pabrik, seperti permesinan
maupun perangkat keras yang lain, sama saja tidak mau menyetop impor gula,”
tambahnya.
Selain itu, Toha menekankan tata kelola perusahaan BUMN harus bersih (clean corporate governance), dan baik (good corporate
gorvernance), sesuai Key Performance Indikator (KPI), dan bebas dari korupsi.
(Wan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar