Bamus DPR Terima Konsultasi DPRD Cirebon - Kabarparlemen.com | Situs Berita Parlemen Indonesia

Post Top Ad

Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Zaqki usai menerima konsultasi DPRD Cirebon di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/01/2020). Foto : Arief/Man
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Kepala Bagian Sekretariat Badan Musyawarah (Bamus) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Zaqki Thamrin menerima kunjungan DPRD Kabupaten Cirebon yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Cirebon Subhan. Kunjungan tersebut untuk mengkonsultasikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bamus DPRD Cirebon.

Zaqki menuturkan terdapat sejumlah isu yang mengemuka dalam pertemuan itu, diantaranya penjadwalan agenda dan masalah kekurangan Tenaga Ahli (TA) di DPRD Cirebon. Menurutnya, masalah ini tidak hanya dialami oleh DPRD Cirebon, namun sejumlah DPRD yang pernah hadir di DPRD juga menyampaikan hal yang serupa. 

“Poin terkait dengan kurangnya tenaga ahli ini adalah masalah klasik, namun kenyataannya seperti itu yang terjadi di DPRD manapun,” kata Zaqki usai menerima konsultasi DPRD Cirebon di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/01/2020). 

Dijelaskan Zaqki, permasalahan ini banyak terjadi di DPRD Tingkat I maupun Tingkat II karena kurangnya anggaran.

Karena itu, menurut Zaqki, DPRD perlu bersinergi dengan Perguruan Tinggi setempat agar dibukanya lowongan magang bagi mahasiswa tingkat akhir. Menurutnya, ini merupakan solusi jangka pendek untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain tidak membebani pemerintah dari sisi anggaran, kegiatan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya sebelum memasuki dunia kerja.

Wakil Ketua DPRD Cirebon Subhan menyampaikan DPR dan DPRD memang memiliki pedoman yang berbeda. Namun, pihaknya ingin mengkonsultasikan tupoksi Bamus di daerah dan di pusat, sehingga pihaknya memiliki komparasi dalam penyusunan agenda kerja Bamus. “Kami menangkap satu esensi yang sama. Selain itu kami ingin juga melihat banyak masalah di daerah seharusnya bisa diinisiasi juga di pusat,” katanya.

Subhan juga meminta dukungan DPR RI untuk penguatan kelembagaan DPRD melalui fungsi legislatif. Penguatan kelembagaan ini menjadi kebutuhan agar DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. “Bagaimanapun, ini merupakan goodwill dari Pemerintah Pusat dan DPR RI,” tutupnya. (ann/sf/dpr/kp)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Pages