JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM — Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) mulai disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat Ketua Umum (Ketum) Golkar munas rekonsiliasi yang kemungkinan digelar sebelum Ramadan. Tapi justru, Akom menolak dicalonkan dengan alasan konsenttrasi sebagai Ketua DPR dengan agenda memmeprbaiki kinerja parlemen yang terpuruk.
“Untuk calon Ketum Golkar, saya terus terang saja belum kepikir ke arah itu karena masih memikirkan tugas di DPR dulu. Jadi, silakan teman-teman yang lain. Kalau ada kader-kader Golkar lain yang ingin mencalonkan diri di Munas itu fardu kifayah, berkewajiban. Kalau saya belum kepikiran, mengurus DPR dulu,” kata Ade Komarudin pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (28/1/2016).
Fardu kifayah dalam Islam adalah status hukum dari sebuah aktivitas yang wajib dilakukan, namun bila sudah dilakukan muslim lain, maka kewajiban ini gugur atau tidak berdosa. “Jadi, fardu kifayah untuk kader Golkar yang lain,” kata Ade.
Terkait mekanisme munas atau munaslub hasil rapimnas, Ade menyebut hal itu bisa dibicarakan bersama-sama antar kedua kubu. Intinya kesepakatan Munas itu untuk persatuan Golkar. “Intinya hanya satu, pikirkan dulu bagaimana mempersatukan semua elemen partai yang sudah terbelah, tercerai-berai itu menjadi satu kembali. Pikirannya bertahap ke arah sana kalau kita mau bicara Partai Golkar saat ini,” ujarnya.
Bersatunya Golkar, kata Ade, itulah prioritasnya. Baru setelah itu bicara yang lain-lain seperti Munas. “Kalau sudah bersatu, yang lain mudah. Tapi itu kalimat mempersatukan ngomongnya gampang, tapi menjalankannya susah. Itulah pekerjaan rumah Golkar yang harus segera selesai,” ujar Waketum Golkar kubu ARB itu.