JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM — Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, urusan pergantian Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjadi Presiden PKS Sohibul Iman. Wakil Ketua MPR RI itu tidak mau menyebutkan siapa pengganti Fahri Hamzah dengan alasan masih rumors.
“Saya tidak mau bicarakan rumors yang belum pasti. Selain itu pergantian itu urusaan Presiden PKS. Kalau pun saya tahu, saya tidak akan menjawab itu. Jika pun ada pergantian maka yang berhak menyampaikan adalah Pak Sohibul Iman,” kata Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/1/2015).
Hidayat membantah jika ada pergantian posisi Wakil Ketua DPR karena ada tekanan dari pemerintah. Menurut Hidayat, PKS dalam pengalamannya tidak pernah bisa ditekan dari luar. Apapun keputusan nanti alasannya jelas dan memang diperlukan. “Ditekan seperti apapun dari pengalaman, PKS tidak akan mempan. Apapun keputusan yang diambil maka itu memang karena keperluan internal PKS. Tapi, hal itu yang bisa menjawab Presiden PKS,” ujarnya.
Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Al Jufri serta Ketua DPP PKS bidang politik, Al Muzamil Yusuf, disebut-sebut sebagai calon pengganti Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. Tapi, mereka tidak tidak bisa dihubungi, baik melalui sambungan telepon maupun SMS.
Tapi, Al-Muzamil Yusuf sendiri dalam sebuah wawancara televisi mengatakan bahwa saat ini evaluasi tengah dilakukan oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) terhadap pejabat publik PKS termasuk Fahri Hamzah. Dia juga membantah bahwa sudah ada isyarat dirinya akan menggantikan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. ”Ini bukan masalah isyarat, bagi kami ini perintah. Perintah untuk berbuat yang terbaik,” ungkapnya.
Informasi yang didapat dari seorang sumber di internal PKS, langkah BPDO ini aneh. DPP PKS seperti sedang memanfaatkan BPDO untuk mencari-cari kesalahan Fahri Hamzah. Padahal seharusnya itu tidak boleh dilakukan karena BPDO sifatnya pasif dan menunggu laporan. ”Sekarang saya dengar BPDO sudah diperintahkan mencari kesalahan Fahri sekecil apapun,” kata sumber tersebut.
Isu pergantian Fahri Hamzah sendiri semakin menguat sejak Setya Novanto mundur dari Ketua DPR RI. Fahri Hamzah selama ini dianggap terlalu membela Novanto dalam kasus Freeport. Fahri Hamzah selama ini juga dikenal sebagai politisi yang kritis dan vokal terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Fahri Hamzah juga gencar mendorong terbentuknya Pansus Pelindo 2 dan Pansus Freeport agar semuanya terbuka dan masyarakat tahu siapa yang berada di balik kedua kasus tersebut.
Dorongan pergantian Fahri Hamzah nampaknya juga karena rezim pengurus PKS sekarang adalah rezim baru. Sementara Fahri Hamzah dikenal dekat dengan rezim sebelumnya di era kepemimpnan Presiden PKS Anis Matta.