 |
| Ilustrasi deklarasi Koaliasi Merah Putih (KMP) di Taman Proklamasi. Foto : dok Citraindonesia.com. |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga dipercaya sebagai Sekretaris Koaliasi Merah Putih (KMP), Fahri Hamzah mengatakan, tahun 2016 merupakan ujian bagi KMP sebagai kekuatan penyeimbang Pemerintahan Jokowi-JK.
Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah dalam rilisnya. Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, sejak awal, cukup banyak yang ragu apakah Koaliasi Merah Putih (KMP) bisa bertahan lama.
“Sejak dideklarasikan sebelum pilpres 2014, sinisme berkata, “kalau prabowo menang KMP bertahan tapi kalau prabowo kalah KMP habis”. Alhamdulillah setahun setelah KMP menguasai DPR dan MPR koalisi masih bertahan, tetapi akhir 2015 lalu KMP menunjukkan gejala melemah,”katanya.
Maka, tahun 2016 ini lanjut Fahri, adalah tahun ujian besar bagi KMP. PAN sudah jelas mengumumkan bergabung dengan pemerintah meski menyatakan tetap di KMP. Sementara itu partai Demokrat dan PKS dalam kasus persidangan ketua DPR di MKD secara bulat mendukung koalisi pemerintah. yang bertahan digaris KMP hanya Golkar, Gerindra dan PPP sementara pemerintah masih menggantung nasib Golkar dan PPP di kementerian hukum dan HAM.
Maka apakah KMP masih relevan? publik harus terus diyakinkan bahwa membangun kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan adalah jalan demokrasi yang niscaya. sebab jika semua kekuatan politik masuk dalam pemerintahan maka akan tercipta oligarki kekuasaan yang berbahaya.
Oleh sebab itu, ikhtiar membangun legislatif yang kuat adalah ikhtiar yang mulia yang akan memberikan efek keseimbangan dan sistem keseimbangan (check and balance) dalam tubuh organisasi negara.
Ikhtiar KMP untuk membangun kekuatan penyeimbang harusnya didukung oleh segenap masyarakat khususnya masyarakat sipil yang percaya dengan logika demokrasi.
Bagi mantan aktivis KAMMI ini, tidak akan ada Demokrasi yang sehat jika tradisi legislatif tidak berkembang. Keinginan kelompok KMP untuk membangun parlemen yang modern harusnya didukung karena parlemen modern adalah jaminan bagi daulat rakyat agar pengawasan publik pada pemerintahan bisa berjalan efektif.
“Jika parlemen dibiarkan lemah maka hegemoni kekuasaan eksekutif akan melahirkan korupsi dan penyimpangan besar-besaran.”Ujarnya.
Seraya menambahkan, dalam banyak contoh yang sudah nampak tapi jarang diapresiasi jelas bahasa kerja DPR dalam pengawasan sangat efektif. pansus angket misalnya yang pernah dipakai dalam berbagai kasus (dulu century dan sekarang Pelindo II) jelas menunjukkan bahwa kerja korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang dibungkus rapi dalam kebijakan akhirnya bisa dibongkar.
Di depan ada kasus Freeport yang sedang diusulkan agar DPR membuat pansus angket. Pansus Freeport akan menjadi metode pembuktian lain yang akan mengungkap bagaimana cara
kekuasaan digunakan secara tidak bertanggungjawab. Tapi apakah masyarakat sipil dan media masa akan mendukung? inilah tantangan DPR 2016 agar media dan masyarakat sipil justru menjadikan DPR sebagai mitra dalam mengawasi pemerintahan yang semakin besar.
Memang, periode 2014-2015 penuh goncangan yang bahkan menyebabkan ketua DPR justru terjungkal. Tetapi tahun 2016 harus menjadi momentum untuk menjawab tantangan bahwa KMP yang masih menguasai sebagian besar porsi cabang kekuasaan legislatif terutama DPR RI akan melampaui keraguan untuk menciptakan keseimbangan dalam trias politika agar sistem kendaraan berkarya secara lebih sempurna.
Menurut Fahri, keyakinan awal para pimpinan KMP harus dikuatkan kembali bahwa membangun kekuatan penyeimbang legislatif adalah sebuah kemuliaan yang sama saja dengan memimpin eksekutif.
“Apalagi karena pilpres 2019 akan dimulai lebih awal bersama pemilu legislatif dan popularitas prabowo saat ini berada jauh lebih tinggi dari calon lain, termasuk Presiden Jokowi.”tandasnya. (Wan)
