Awas, Kereta Cepat Bangunkan Poros Jakarta-Peking - Kabarparlemen.com | Situs Berita Parlemen Indonesia

Post Top Ad

Awas, Kereta Cepat Bangunkan Poros Jakarta-Peking

Awas, Kereta Cepat Bangunkan Poros Jakarta-Peking

Share This
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM - Ketua Badan Kehormatan DPD RI AM Fatwa mengingatkan pemerintah terkait proyek kereta cepat (high speed train-HST) Jakarta-Bandung. Proyek tersebut memang kerja sama dalam bidang ekonomi tetapi ingat ekonomi juga tidak lepas dari politik.

"Jelas proyek itu adalah proyek ekonomi tetapi harus diingat pula itu semua tidak lepas dari politik. Kerja sama itu mengingatkan ketika dulu yang menyebabkan saya masuk penjara ketika hubungan ideologi Jakarta-Peking, zaman komunis. Sekarang hubungannya ekonomi, Jakarta-Beijing," kata Fatwa dalam dialog kenegaraan ‘Menjawab Hak Bertanya DPD RI tentang Urgensi Perpres KA Cepat Jakarta – Bandung’ bersama pengamat politik UI Muhammad Nasih, dan Ketua Bidang Komunikasi Publik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Milatia Kusumah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/11/2015).

Fatwa juga mengingatkan, proyek kereta cepat yang dibarengi banjirnya investasi, tenaga kerja dan proyek-proyek yang dikuasai oleh China akan menyebabkan revolusi sosial.

“Saya makin khawatir belakangan ini malah ada Kongres PKI Gaya Baru di Magelang, tapi dibantah oleh Ilham Aidit. Apalagi ada kecenderungan membangun poros ekonomi Jakarta–Beijing,” tegas Fatwa.

Terkait, kereta cepat Jakarta-Bandung, senator dari Jakarta itu tidak melihat urgensi. Justru, bertolak belakang dengan janji politik Presiden Jokowi yang akan memprioritaskan poros maritim dengan tol lautnya.

“Bukankah janji Jokowi akan mempercepat poros maritim dengan tol laut? Seharusnya membangun Teluk Tomini di Sulawesi yang bisa mirip dengan terusan Panama dan teruan Suez. Padahal, dari awal Jokowi tolak KA Cepat Jakarta–Bandung itu karena mahal dan dari APBN. Lalu, ada apa dengan proyek Rp 78 triliun itu (kendati sekarang murni swasta)?” tanya AM Fatwa.

Fatwa juga menyesalkan dengan sikap para pejuang reformasi Mei 1998 yang kini sudah menjadi tokoh nasional. Mereka sudah tidak memiliki moralitas politik dan tak mempunyai kepribadian politik lagi dan ingkar janji. "Ini juga yang bakal terjadinya revolusi sosial. Kalau kondisi ini dibiarkan, saya khawatir akan benar-benar terjadi revolusi sosial,” ujarnya.

Fatwa dan senator dari Jawa Barat Ayi Hambali dengan 75 anggota DPD lainnya menandatangani hak bertanya terkait proyek KA Cepat Jakarta-Bandung yang hanya berjarak 150 kilometer.
Investor dari Jepang menawarkan jauh lebih murah Rp 60 triliun dan Tiongkok Rp 78 triliun atau 5,6 miliar dolar AS (di luar pembebasan lahan).

Melalui hak bertanya ini menurut Fatwa, Presiden Jokowi bisa menjelaskan pertimbangan pemerintah dalam melanjutkan proyek HST tersebut dan siapa saja yang amat berkehendak sehingga Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No.107/2015. Padahal, Indonesia Timur dan Barat (Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Papua) jauh lebih membutuhkan pembangunan infrastruktur. Juga terkait tenaga kerja asing (TKA) agar harmonis dengan UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal dan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Nasih mendukung upaya DPD yang mengajukan hak bertanya kepada Presiden Jokowi. Proyek kereta cepat, menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, sarat dengan kecurigaan dan bisa berimbas ke masalah politik, sosial dan ekonomi.

Bagi sebagian orang, penentuan letak stasiun mungkin dianggap sepele. Tetapi menurut Nasih itu sangat mencurigakan dan tidak masuk akal. Kenapa pihak China bukan pihak Indonesia yang menentukan letak stasiun.

"Ini pasti ada aspek politik ideologis termasuk mengekspor TKA secara besar-besaran, padahal tenaga kerja kita sangat besar. Dari aspek ekonomi inilah yang bisa menimbulkan revolusi sosial dan politik, yang biayanya tentu sangat mahal. Dan komunias terbukti masih bertahan,” ujarnya.

Nasih menyontohkan negara Singapura yang dulu dikuasai oleh mayoritas Melayu. Tapi dengan sistem yang dibuat, jabatan-jabatan itu hanya boleh diduduki oleh orang-orang yang berpendidikan dan beprestasi, tidak lama kemudian orang Melayu tergusur dan kini kelompok tertentu yang berkuasa.

“Maka kita harus mengantisipasi kedaulatan negara dan kelanjutan generasi bangsa Indonesia jangan seperti Singapura,” tambahnya.

Lalu, kenapa China dan bukan Jepang? Hal itu menurut Nasih, karena bergaining China lebih kuat dibanding Jepang. Juga tidak lepas dari proses Pemilu pada Juli 2014 lalu yang liberal dan uang ada di mana-mana, melimpah, bahkan tidak terbatas. “Jadi, bergaining dan uang China memang lebih kuat,” pungkasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Pages