JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM – Ketua DPR RI Setya Novanto menegaskan pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (5/11/2015), sama sekali tidak menyinggung reshuffle kabinet. Apalagi mendorong pergantian Menneg BUMN Rini Soemarno.
“Tidak ada pembicaraan reshuffle kabinet karena itu hak prerogatif presiden. Kita hanya bicara secara umum soal APBN dan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN yang mencapai Rp 39 triliun itu yang masih akan dibicarakan dengan komisi terkait,” kata Novanto seusai salat Jumat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2015).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan pertemuan dengan Presiden Jokowi memang untuk membahas jalannya proses pengesahan APBN 2016. Hal senada juga disampaikan Fadli Zon. Hanya saja, Fadli sempat memberi masukan kepa Jokowi soal kabinetnya.
“Saya sampaikan Presiden harus punya tim yang kuat, tidak punya baggage politik. Kalau kabinet kuat, ini akan bantu Presiden. Presiden seperti kerja sendirian,” kata Fadli Zon, Kamis (5/11/2015).
Sejumlah pengamat belakangan ini santer menyebutkan setidaknya ada tiga pos kementerian atau setingkat menteri yang akan berganti nakhoda. Kemungkinannya Menteri Negara BUMN Rini Soemarno dengan alasan tidak disukai PDI Perjuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya karena alasan kebakaran dan kabut asap. Kendati itu tidak sepenuhnya tanggung jawab kementeriannya. Ketiga, Jaksa Agung M Prasetyo karena termasuk yang disebut-sebut namanya dalam kasus korupsi mantan Gubernur Sumatra Utara.
