 |
| Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Seperti tak ingin ketinggalan dari DPR RI, anggota DPRD pun meminta kenaikan gaji. Hal itu disampaikan oleh Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi). Mereka mengeluhkan sejak 2004 silam belum ada kenaikan pendapatan, sementara pengeluaran semakin besar sehingga gaji yang ada tidak mencukupi.
Namun menurut Syamsuddin Alimsyah dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, seberapa besar pun kenaikan gaji anggota DPRD tidak akan memenuhi kebutuhan pengeluaran politik mereka. “Apalagi faktor penyebabnya tidak pernah tuntas ditanggulangi,” kata Syamsuddin dalam rilis yang diterima Kabarparlemen.com, Senin (19/10). Salah satu masalahnya adalah penerapan “upeti” dari partai politik kepada anggotanya yang duduk di DPRD, sehingga pendapatan anggota DPRD akan berkurang. Belum lagi pengeluaran yang bersifat membayar “utang politik” dan mengembalikan “modal yang terkuras pada saat pemilu”.
Karena itu, untuk urusan kenaikan gaji, Kementerian Dalam Negeri harus meminta klarifikasi terukur dari pihak yang mengusulkan kenaikan gaji anggota DPRD. Menurut Syamsuddin, pemerintah juga harus mengedepankan langkah pembenahan rasional, mulai dari keuangan partai politik, metode dan mekanisme kampanye calon anggota DPRD dan juga sistem pemolu anggota legislatif.(Iman Firdaus)