SEPAK terjang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masih moncer. Masyarakat masih menganggap kinerja menteri asal Pangandaran, Jawa Barat, ini lebih baik dibandingkan dengan menteri-menteri lainnya dalam Kabinet Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK.
Hasil survei IndoBarometer yang dirilis Kamis (8/10/2015), menunjukkan tingkat kepuasan responden atas Menteri Susi mencapai 71,9 persen dari 1.200 orang yang diwawancarai.
“Tingkat kepuasan tertinggi masih dipegang Menteri Susi. Berikutnya menyusul Anies Baswedan (54,2 persen), Khofifah Indar Parawansa (47,8 persen), Lukman Hakim Syaifudin (44,4 persen), Nila F. Moeloek (37,8 persen) dan Rizal Ramli (37,3 persen),” kata Direktur Eksekutif IndoBarometer Mohamad Qodari.
Yang mengejutkan, kata Qodari, tingkat kepuasan Rizal Ramli yang menyodok tingkat kepuasan menteri lainnya. Padahal, Rizal baru beberapa bulan menjadi Menko Maritim dan Sumberdaya. “Mungkin ini karena jurus rajawali ngepret-nya,” ujar Qodari.
Nasib jelek menimpa Menko Perekonomian Darmin Nasution. Tingkat kepuasannya paling buncit (15 persen) di bawah Menteri Perdagangan Thomas Lembong (15,9 persen). “Mungkin dari tingkat kepuasan ini bisa jadi akan terjadi lagi reshuffle kabinet,” kata Qodari.
Hasil survei juga memperlihatkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yang menurun 11,5 persen dibandingan survei enam bulan sebelumnya. Lebih dari separuh yakni 51,1 persen tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi.
“Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini sebesar 46 persen, yang tidak puas 51,1 persen. Jika dibandingkan survei enam bulan lalu turun dari 57,5 persen ke 46 persen,” kata Qodari .
Kegagalan pemerintahan Jokowi-JK tertinggi, kata Qodari, soal harga kebutuhan pokok yang mahal sebesar 17,3 persen, disusul tidak mampu mengatasi masalah ekonomi sebesar 13,3 persen dan melemahnya nilai tukar rupiah sebesar 7,4 persen serta meningkatnya harga BBM sebesar 4,3 persen.
Selain itu, sebanyak 13,3 persen mengatakan sulitnya lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok mahal 12,3 persen, kemiskinan 3,7 persen dan kurangnya kesejahteraan masyarakat 2,9 persen. “Mayoritas publik menilai masalah kesejahteraan masyarakat buruk yang mencapai 65,5 persen,” kata Qodari.