 |
| Ahok. Foto : Fajar. |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM-Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama atau Ahok memberi tanggapan terkait sejumlah catatan dari DPRD DKI, terutama soal rotasi jabatan dan kenaikan gaji PNS yang singkat.
“Sekarang kalau bicara jujur, PNS yang kerja di lapangan itu juga ada yang beberapa PNS dan PHL (pekerja harian lepas) juga kan,” kata Ahok saat dikonfirmasi wartawan di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2015) seperti dilansir detikdotcom.
“Tergantung siapa dulu. Yang termotivasi banyak nggak? Banyak. Tinggal manfaat mudarat saja kita hitung,” sambungnya.
Dalam rapat paripurna terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus membacakan ada 18 catatan untuk Ahok yang perlu ditindaklanjuti mengingat rendahnya penyerapan anggaran. Bestari menyatakan, rotasi jabatan yang dilakukan oleh Ahok dengan periodisasi pendek perlu dievaluasi dengan ada standarisasi penilaian dan landasan hukumnya.
Selain itu, ada catatan juga untuk kenaikan 10% gaji pegawai yang dilakukan Ahok setiap tahunnya. Hal ini dipandang tidak tepat terutama untuk pos Belanja Tidak Langsung (BTL) karena membuat penyerapannya sangat rendah.
Akan tetapi, Ahok menilai hal itu mengikuti kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan sesuai dengan ketentuan dari Kemendagri. “Itu kan memang kayak UMP, naik. Kalau gaji PNS naik sesuai Kemendagri. Kalau Mendagri naik, kita ikut naik,” pungkasnya. (detik)