![]() |
Ilustrasi kereta cepat buatan Cina. Foto : Fikria Hidayat/Kompas. |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana
Adia meminta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seharusnya lebih
memberikan solusi daripada memicu kontroversi seperti yang terjadi saat
ini.
Hal itu disampaikan Yudi menyusul adanya pro dan kontra terhadap
proyek yang berpotensi menelan anggaran Rp 73 triliun tersebut.
"Proyek kereta cepat Jakarta - Bandung seharusnya
memberikan solusi untuk membantu mengurangi kemacetan dan menekan
urbanisasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan memicu
kontroversi seperti saat ini," kata Yudi di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta.
Menurut Yudi salah satu keunggulan kereta cepat adalah
mengurangi waktu perjalanan dan akan berimbas pada perkembangan wilayah
yang dilaluinya, "Selama proyek ini sesuai aturan dan tidak membebani
APBN, silahkan saja.” Kata Politisi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat
IV yang meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi tersebut.
Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub),
juga harus mempertimbangkan sejauh mana proyek yang akan dibiayai dari
hutang ini memiliki multiply effect untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Yudi menegaskan pemenang proyek
tersebut haruslah yang memiliki rekam jejak zero accident, "Dan tak kalah penting harus bersinergi dengan moda transportasi lain,” kata Yudi.
Selain itu, Yudi juga mempertanyakan sikap pemerintah yang
baru mengusulkan proyek ini lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Menurutnya, sebagaimana tertera dalam Nota Keuangan yang disampaikan
presiden pada pertengahan Agustus lalu, pemerintah mengusulkan PNM ke PT
Wijaya Karya sebesar Rp 3 triliun untuk proyek kereta cepat Jakarta -
Bandung.
"Komisi V menyayangkan kenapa pemerintah tidak memberikan
penjelasan secara rinci terlebih dahulu tentang proyek ini kepada
publik, khususnya kepada kami, sehingga menyebabkan perdebatan sejumlah
kalangan,"tanya Yudi.
Seperti diketahui, pemerintah berencana membangun kereta
cepat ini melalui konsorsium sejumlah perusahaan dari Cina dan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN karya yang bergabung, yaitu Waskita
Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya, Jasa Marga, dan PTPN VIII. Selain Cina,
Jepang juga belakangan ikut memperebutkan proyek ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar