![]() |
Kepulan asap dari hutan terbakar tertangkap dari kamera pesawat tempur Hawk 209 Lanud Roesmin Nurjadin di Kabupaten Bengkalis, Riau (27/2). ANTARA/Lanud Roesmin Nurjadin. |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini
menyerukan Pemerintah untuk bersikap tegas dan keras terhadap
pihak-pihak yang menyebabkan kebakaran hutan di sumatera dan kalimantan,
sembari respon cepat memitigasi bencana ini.
"Ini
jelas ada mafia asap yang sengaja membakar lahan untuk keuntungan
ekonomi. Aparat harus menindak tegas dengan semua bentuk ancaman
hukuman, bukan hanya pidana, tapi juga perdata dan pencabutan izin,"
Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).
Jazuli
menambahkan, Pemerintah juga harus meminta perusahaan yang lahannya
terbakar untuk bertanggung jawab, jika disengaja cabut izinnya, tuntut
perdata maupun pidana.
Menurut
Anggota Komisi III itu, kerugian akibat asap pembakaran lahan ini luar
biasa terhadap perekonomian, terlebih ancaman bagi kesehatan warga.
Rakyat dimana-mana sudah menjerit meminta respon cepat pemerintah.
Bahkan Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) menghitung total lost
dan cost-nya secara ekonomi lebih besar dan lebih boros dari bencana
gunung merapi, banjir, bahkan bencana Tsunami Aceh beberapa tahun silam.
Jazuli
mengemukakan, mustahil kebakaran terjadi tiap tahun, dengan waktu yang
hampir seragam, yakni setiap memasuki musim tanam, jika tidak ada unsur
kesengajaan.
Pembakaran
lahan ini, lanjut Jazuli, bukan hal yang baru. Bahkan, lanjut Jazuli,
early warning hingga data-data investigatif sudah banyak dikemukakan
kalangan kampus, LSM, dan pihak lainnya. "Tapi kenapa upaya pencegahan tidak dapat dilakukan pemerintah?," tanya Jazuli.
Oleh
karena itu, Anggota DPR asal Banten itu menegaskan, pemerintah dan
aparat penegak hukum harus cepat mengambil langkah-langkah konkret
menindak tegas dan keras para mafia asap.
Jazuli
meminta penegak hukum untuk menangkap aktor intelektual dari pembakaran
hutan ini. Selain itu, Jazuli mengemukakan, jangan pernah menutupi
apalagi melindungi jika itu melibatkan oknum pengusaha yang bermain mata
dengan aparat pemerintah dan keamanan, dan jangan pula sekadar
menangkapi rakyat jelata yang disuruh hanya untuk sesuap nasi. Apalagi,
tegas Jazuli, Presiden Joko widodo telah menyatakan untuk menindak tegas
perusahaan yang membakar hutan ketika sidak lokasi kebakaran Riau dan
Sumatera Selatan beberapa waktu lalu.
"Terakhir,
Fraksi PKS DPR berharap agar kebakaran hutan tidak terjadi lagi dan
kuncinya ada pada keseriusan dan komitmen pemerintah serta penegak hukum
melalui law enforcement yang kuat," pungkas Jazuli. (Marwan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar