 |
| Tifatul Sembiring . Foto : rmol.co |
Hal ini disampaikan
oleh Tifatul di sela-sela menerima kunjungan dari Forum Masyarakat Sari
Rejo (FMS) di Ruang Pimpinan Fraksi PKS DPR RI Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta kemarin.
"Kami akan
coba mendalami hal ini bersama dengan anggota legislatif (aleg) PKS di
Komisi I (pertahanan) dan Komisi II (pertanahan). Memang kadang-kadang
tentara tergantung perintah atasan. Jadi, harus tahu benar persoalan
ini," tutur aleg PKS yang juga menjadi anggota Badan Legislatif (baleg)
ini.
Menurut informasi, pada tahun 1985, lahan
yang didiami oleh 36.000 jiwa ini telah mendapat hak hukum oleh putusan
Mahkamah Agung (MA) untuk digarap oleh warga setempat. "Namun, saat
peningkatan status dari penggarap menjadi pemilik dalam bentuk
Sertifikat Hak Milik (SHM), kami dihalang-halangi oleh pihak TNI AU
dengan dalih sebagai wilayah pengawasan mereka," jelas Ketua FMS, Pahala
Napitupulu, setelah audiensi dengan Tifatul.
Selain
itu, Pahala menyampaikan hal ini kepada Fraksi PKS juga dalam rangka
memberikan aspirasi kepada Panitia Kerja (Panja) Pertanahan yang akan
dibentuk oleh Komisi II DPR RI. "Kami berharap persoalan ini dibicarakan
di rapat panja tersebut sehingga lahan di Sari Rejo ini dapat
dikembalikan ke kami sebagaimana putusan MA," pinta Pahala.
Sebagai
konstituen, Pahala bersama warga Sari Rejo lainnya berharap kepada
Tifatul untuk memperjuangkan sengketa lahan ini. "Kami mengetahui bahwa
Beliau adalah orang berpengaruh, dan atas kedekatan secara kedaerahan
inilah, kami berharap besar padanya untuk memperhatikan nasib kami,"
tutup Pahala.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar