 |
| Ketua DPD RI, Irman Gusman. Foto : Ist. |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menolak anggaran sebesar Rp 1,6 triliun yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membangun gedung baru.
Ketua DPD Irman Gusman mengatakan bahwa soal anggaran, gedung dan fasilitasnya adalah kewenangan pemerintah. “Itu sesungguhnya domain pemerintah. Pemerintah lah yang harus menyiapkan fasilitas yang ada,” kata Irman usai persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2015) seperti dilansir detidotcom.
Dia kemudian mencontohkan bahwa Sekretaris Jenderal DPD itu disediakan oleh pemerintah. Begitu juga dengan gedung semestinya juga disediakan oleh pemerintah.
Irman mengingatkan bahwa sudah 11 tahun DPD belum memiliki gedung sendiri, berbeda dengan lembaga negara lainnya. “Sekjen DPD itu kan yang memilih pemerintah, yang memilih Presiden, kami hanya ingin mengatakan, hei pemerintah, kewajiban anda lalai lho..sudah 11 tahun lembaga DPD nggak punya gedung bahkan lembaga MK yang kita hadiri sebagai lembaga reformasi sudah berdiri tegap gitu lho. Ya kan?,” papar Irman.
Menurut dia, sebenarnya anggaran untuk pembangunan gedung DPD sudah direncanakan sejak 2009. Namun sampai kini pemerintah belum juga melaksanakan juga.
Sehingga apabila ada penolakan anggaran untuk pembangunan gedung DPD, menurut Irman pihak yang bertanggung jawab untuk menjelaskan adalah pemerintah.
Walaupun selama 11 tahun tak kunjung memiliki gedung, kata Irman, tak mengurangi semangat anggota DPD untuk bekerja.
“Buktinya 11 tahun nyaman-nyaman saja lho, kerja terus, ada nggak ada. Tapi jangan sampai nanti sejarah menyalahkan kita, itu yang paling penting. Ingat, kalau gedung itu tidak habis, itu investasi. Kalau sebuah gedung dibangun, itu kewibawaan lembaga, negara, jadi jangan dilihat dari konteks yang lain, ini investasi,” kata Irman.
“Kalau orang bangun gedung, katakanlah, ini (dananya) Rp 500 miliar, kan beli semen, beli besi, kaca, multi pair effect nya besar, jadi menurut saya jauh dari pada pemborosan yang sesungguhnya banyak terjadi tanpa kita sadar dari penggunaan anggaran yang tidak terukur kinerjanya. Itu mungkin ratusan triliun daripada hanya gedung DPD yang seharusnya sudah dari dulu hadir,” tutup Irman. (Detik).
