 |
| Persetujuan kenaikan indeks tunjangan tiap bulan untuk DPR. Ilustrasi Kompas |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Indonesian People’s Institute (IPI) mengkritik kebijakan Pemerintah dan DPR RI yang kembali menaikan tunjangan dan gaji para pejabat negara, disaat negara dilanda krisis ekonomi.
“Lagi-lagi rakyat yang disuruh menanggung beban krisis karena ternyata pemerintah dan DPR telah bersepakat menaikan tunjangan dan gaji para pejabat negara, “kata Direktur Indonesian People’s Institute (IPI), Yusuf Lakaseng di Kantor IPI, Jalan Malabar, Jakarta Selatan (17/09/2015).
Dalam RAPBN 2016 telah masuk usulan anggaran menaikan gaji Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya serta menaikan tunjangan anggota DPR RI. “Sungguh kebijakan yg sangat tidak adil bahkan zolim yang harus dilawan oleh masyarakat luas.”ujarnya.
Menurut Yusuf, ditengah kelesuan ekonomi dan terus terdepresiasinya rupiah, yang harus di jaga dan di naikan adalah daya beli rakyat, agar rakyat mempunyai kemampuan membeli produk industri sehingga ekonomi berjalan dan bertumbuh.
“Jadi yg harus dilakukan pemerintah itu adalah menurunkan harga bbm, menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, harganya bahkan harus diturunkan, mensubsidi petani dan nelayan, memberi memberi kredit ekspor, menaikan upah buruh dan pegawai rendahan.”jelasnya.
Seraya menambahkan, yang mengalami penurunan daya beli itu adalah rakyat kecil bukan pejabat negara, jadi yang perlu ditingkatkan taraf hidupnya adalah rakyat kecil bukan pejabat.(Marwan Azis)
