 |
| Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Foto : Okezone. |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Peta kekuatan politik di legislatif nampaknya akan berubah signifikan, menyusul perubahan sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN).
Hari ini Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, menyatakan partainya mendukung pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, yang selama ini didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dan tidak lagi bersatu dalam Koalisi Merah Putih (KMP)
Wakil Ketua Umum Partai Hanura Ir Nurdin Tampubolon menilai, apa yang dilakukan PAN melalui Ketua Umumnya tersebut, merupakan langkah-langkah negarawan yang mendukung berjalannya pemerintahan ini agar bisa berjalan stabil. “Jadi saya melihat, bergabungnya PAN ke KIH, karena PAN menilai bergabungnya ke KIH merupakan suatu langkah untuk membela kepentingan bangsa dan negara. Dan juga untuk memperkuat pemerintahan yang berkuasa,” ujarnya.
“Zulkifli Hasan yang saat ini dipercaya sebagai Ketua MPR RI beliau yang harus mengawal Pancasila dan UUD 45 “Dan kalau berseberangan dengan pemerintahan yang berkuasa kurang pas,”tuturnya.
Berjalan baiknya pemerintahan kata Nurdin, harus didukung pula dengan kekuatan di legislatif. Maka dengan sikap PAN tersebut, akan membuat stabilitas pemerintahan menjadi lebih baik. “Jadi saya menyatakan, langkah yang dilakukan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan merupakan suatu langkah seorang negarawan,” ucapnya.
Mengenai isu adanya transaksional dari bergabungnya PAN terkait dengan rencana Reshuffle Jilid II, Nurdin mengatakan, bertransasksi bisa dalam arti yang positif. ‘Kalau PAN bergabung ke KIH saya yakin itu tanpa syarat. Kalau misalnya ada kader-kader PAN yang diangap berpotensi untuk duduk di kabinet kenapa dipersoalkan. Dan itu menurut saya bukan imbal balas.”tandasnya.
Seraya menambahkan, membangun republik ini harus dilakukan secara bersama-sama. Siapa pun putra terbaik bangsa mempunyai hak untuk ikut membangun bangsa dari manapun asal partainya. “Jadi saya melihat tidak ada transaksional bergabungnya PAN ke KIH. Dalam issue adanya reshuffle kabinet jilid II, kita serahkan ke Presiden Jokowi, karena itu merupakan hak prerogratif presiden dalam memilih putra terbaik negara ini menjadi pembantunya di dalam menjalankan roda pemerintahan,”pungkas Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI ini.
Seperti diberitakan sejumlah media, kepastian bergabungnya PAN dengan KIH ini disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Istana Negara, Rabu siang. Sebelum menggelar jumpa pers, Zulkifli yang didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno terlebih dahulu menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo. (Marwan)
