AJI Kritik Pidato Jokowi - Kabarparlemen.com | Situs Berita Parlemen Indonesia

Post Top Ad


Tuntutan kemerdekaan pers menggelora setiap saat tapi masih banyak pihak-pihak yang mengekangnya. Photo by moroccoworldnews.com.
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mengeritik pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan acara sidang tahunan MPR sekaligus peringatan hari kemerdekaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08).


Menurut Ketua AJI Indonesia Suwarjono, pidato yang disampaikan Presiden Jokowi sebagai sinyalemen belenggu kebebasan pers.

Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan, "Lebih-lebih, saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif.” Menurut Suwarjono, meski tidak eksplisit, Jokowi menempatkan dua pernyataan tendensius dalam satu paragraf yang sama, sehingga mengesankan, semua media, termasuk yang sungguh-sungguh bekerja melayani publik, sebagai kambing hitam.

Pada saat yang sama AJI menilai, Jokowi justru bersikap hipokrit dengan pernyataannya itu, karena sehari sebelum dia berpidato, telah menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama kepada Surya Paloh, pemilik stasiun televisi MetroTV. Tahun 2014 lalu, AJI mengumumkan penanggung jawab redaksi stasiun televisi MetroTV, yang dimiliki Surya Paloh, sebagai Musuh Kebebasan Pers.

Menurut AJI, pemilihan Surya Paloh menjadi preseden buruk atas sikap negara terhadap kebebasan pers dan independensi ruang redaksi di Indonesia. Surya Paloh turut mewarnai wajah buram keberpihakan media saat pemilihan umum 2014.

Menurut AJI, sikap presiden yang tidak bersahabat dengan pers juga ditunjukkan oleh dua kejadian lain, yakni melalui draf rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan diajukan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat, dengan menghidupkan lagi pasal penghinaan kepala negara yang sudah dihapus melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Korban pertama bila pasal tersebut kembali diberlakukan adalah pers. Pasal penghinaan kepala negara ini lentur dan bisa ditafsirkan dengan sesuai keinginan. Bila ada narasumber atau media kritis, dengan mudah penguasa membungkam,” kata Jono, panggilan akrab Suwarjono, Sabtu 15 Agustus 2015.

Atas upaya pemerintah memasukkan kembali pasal penghinaan kepala negara ini, AJI prihatin dan mendesak agar DPR dan pemerintah tidak membahasnya. Bila tetap dibahas, ini merupakan langkah mundur dan bisa berakibat buruk bagi kelangsungan demokrasi.

Kemudian, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga tidak berupaya menghapus kriminalisasi atas kebebasan berpendapat di ranah Internet. Draf revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disusun Kemenkominfo masih memuat ancaman pemidanaan terhadap kebebasan berpendapat, tidak menghapuskan seperti yang didesakkan oleh masyarakat sipil. “Pasal pidana sebaiknya disinkronkan dengan Rancangan KUHP yang akan dibahas DPR, sehingga semua materi di UU yang terkait pidana, cukup di KUHP,” kata Suwarjono.
(Iman Firdaus)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad