 |
| Kericuhan mewarnai penggusuran Kampung Pulo. Foto : majalahkartini.co.id |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk melakukan perencanaan dengan matang terhadap kegiatan pembongkaran wilayah di waktu mendatang.
Proses relokasi warga Kampung Pulo yang berlangsung ricuh harus dijadikan evaluasi bagi Pemprov untuk melakukan pembongkaran lagi nantinya. “Ini harus jadi cermin dan pelajaran di kemudian hari, perencanaannya harus tepat, eksekusi yang tepat dan penanganan pasca-eksekusi juga harus tepat,” ujar Syarif seperti dikutip Kompas.com, Senin (31/8/2015).
Syarif mengatakan, dia sesungguhnya mendukung penuh kegiatan normalisasi Kali Ciliwung yang saat ini sedang dilakukan Pemprov DKI. Akan tetapi, kegiatan pembongkaran untuk menyukseskan normalisasi tersebut juga harua dilakukan secara sistematis.
Dialog bersama warga tetap hal utama yang harus dilakukan. Syarif tidak ingin Pemprov DKI justru terlihat arogan di mata warga jika terburu-buru melakukan pembongkaran.
Selain itu, Syarif paham bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin proses normalisasi Kali Ciliwung berlangsung cepat. Akan tetapi, prosesnya tidak boleh merugikan masyarakat.
“Gubernurnya harus mau dengar saran bawahannya sendiri juga masyarakat umum,” ujar dia.
Setelah Kampung Pulo, beberapa kawasan yang akan dibongkar demi normalisasi Kali Ciliwung adalah Bidara Cina dan Bukit Duri. Wali kota masing-masing wilayah sedang melakukan sosialisasi kepada warga.
Saat penertiban Kampung Pulo beberapa waktu lalu, memang terjadi kericuhan antara petugas dengan sejumlah warga. Saat itu, warga melempar batu kepada aparat keamanan dan aparat menembakkan gas air mata.
Petugas terus merangsek memukul mundur warga Kampung Pulo. Sebanyak 10 warga Kampung Pulo diamankan ke Mapolsek Jatinegara saat itu. (Kompas.com)