 |
| Kantor DPRD Indragiri Hulu. Foto : Riauone.com |
RENGAT, KABARPARLEMEN.COM – Komisi IV DPRD Indragiri Hulu (Inhu) menjadwalkan turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung ke sejumlah sekolah. Sebab, masih ada sekolah yang melakukan pungutan dengan alasan untuk pembangunan dan penguatan biaya pembelian buku.
“Secepatnya turun ke lapangan dijadwalkan. Sebab, saat ini saya masih berada di Bogor usai mengikuti upacara HUT RI bersama anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia untuk Partai Gerindra,” sekretaris Komisi IV DPRD Inhu Marlius, Senin (17/8).
Menurutnya, sebelum turun ke lapangan dijadwalkan diharapkan kepada orangtua murid, atau pihak lainnya dapat menyampaikan sekolah mana saja yang masih melakukan pungutan tersebut.
Sehingga pada saat turun tersebut, Komisi IV DPRD Inhu bisa menuju sekolah terkait. Ketika turun ke lapangan dilakukan, Komisi IV akan menanyakan langsung tentang alasan pihak sekolah melakukan pungutan tersebut. Sebab, sejauh ini laporan yang diterima pihak Komisi IV hanya sebatas kebijakan pihak sekolah.
“Makanya, perlu dilakukan turun ke lapangan untuk menggali apa alasan pihak sekolah atas penguatan tersebut,” ungkapnya seperti dilansir Riaupos.co.
Karena sebutnya, ketika pungutan dengan alasan untuk pembangunan gedung, tidak lagi dibolehkan. Sebab, pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Begitu juga ketika pungutan untuk pembelian buku, sejauh ini sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Masih katanya, setelah pelaksanaan turun ke lapangan tersebut dan hasilnya ada ditindak lanjuti dengan hearing bersama Dinas Pendidikan.
Hal ini perlu dilakukan, apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu mengetahui yang terjadi di tingkat sekolah, terutama tentang pengutuan yang dilakukan pihak sekolah.
Selain itu sebutnya, melalui turun ke lapangan tersebut, hendaknya hal yang sama yakni pungutan tersebut tidak lagi terjadi di daerah ini.
Sehingga pendidikan di Kabupaten Inhu betul-betul bebas dari berbagai pungutan untuk menuju peningkatan mutu pendidikan.
“Hendaknya dengan adanya turun ke lapangan ini tidak ada lagi orangtua mengeluh. Walaupun pihak sekolah berlindung sudah mengantongi persetujuan komite sekolah. Sementara di sebagian sekolah masih ada komite sekolah bukan keterwakilan wali murid,” tegasnya.(kas/riaupos)
