 |
| Suasana paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di DPRD DKI, Senin (6/4/2015). Foto : Kompas.com/Kurnia Sari Aziza. |
“Hari ini paripurna meminta persetujuan raperda pelestarian kebudayaan Betawi,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (18/8/2015).
Seharusnya, ada dua raperda lagi yang selesai dalam bulan ini yaitu raperda pariwisata dan raperda zonasi. Akan tetapi, proses pembahasan dua raperda tersebut belum rampung.
Sampai saat ini, baru satu perda yang selesai yaitu raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2014. DPRD DKI sendiri harus menyelesaikan sekitar 17 perda untuk tahun ini.
Beberapa dari raperda tersebut ada yang berupa revisi, usulan murni dari pihak eksekutif, dan juga inisiatif dewan. Ada tiga raperda yang sudah disampaikan pidatonya oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yaitu raperda pelestarian kebudayaan Betawi, raperda pariwisata, dan raperda Zonasi.
Baru satu raperda yaitu raperda pelestarian kebudayaan Betawi yang selesai dibahas dan akan diparipurnakan hari ini. Sani mengatakan tahap selanjutnya jika raperda yang telah disusun Balegda DPRD DKI disetujui, maka raperda akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri.
“Kalau paripurna menyetujui raperda tersebut, maka akan dibawa ke mendagri untuk dicek. Kalau mendagri setuju, baru raperda dinyatakan sah setelah masuk lembaran daerah,” ujar Sani.
Berikut ini 17 raperda yang dijadwalkan dibahas tahun ini:
- Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2014
- Raperda tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi
- Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2016
- Raperda tentang Kepariwisataan
- Revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura
- Raperda tentang Ruang Bawah Tanah
- Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Revisi Perda Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Beasiswa Daerah
- Raperda tentang Kenyamanan Fasilitas Publik Untuk Perempuan
- Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah
- Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
- Raperda tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi DKI Jakarta
- Revisi Perda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah
- Raperda tentang Keolahragaan dan Kepemudaan
- Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta
- Raperda tentang Pemanfaatan Ruang Udara. (Kompas.com)