Ketua DPD Ingatkan Pemerintah tentang Pembangunan yang Belum Merata

“Sebanyak 183 kabupaten daerah tertinggal, sekitar 80 persen di antaranya terdapat di Indonesia Timur,” kata Ketua DPD RI Irman Gusman dalam surat elektronik, Sabtu (15/8/2015).

Keprihatinan itu juga disampaikannya dalam pidatonya membuka Sidang Bersama DPR RI – DPR RI mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Ke-70 Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Permasalahan pembangunan daerah yang tidak merata merupakan tantangan pemerintah. Pembangunan harus merata di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan masing-masing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Lebih separuh produksi nasional kita dihasilkan di Pulau Jawa, sekitar 20 persen di Sumatera,  kurang dari seperempat yang dihasilkan kawasan timur yang lebih luas. Karena itu, tidaklah mengherankan bila kawasan timur Indonesia hingga saat ini masih tetap tinggi kemiskinannya,” ujar Irman seperti dikutip Metrotvnews.com.

Namun untuk dapat menciptakan percepatan pembangunan yang merata, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak. Bukan hanya mengandalkan pemerintah pusat saja melalui APBN, tetapi juga keaktifan dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Pembangunan di daerah perlu melibatkan partisipasi masyarakat lebih banyak. Baik dengan kerjasama pemerintah daerah dan swasta sebagai investor. Tantangan bangsa kita ini adalah bagaimana merajut kebersamaan, membangun persatuan antar masyarakat, saling mempercayai satu sama lain, jangan saling meniadakan.

“DPD RI mendorong percepatan pembangunan di daerah. DPD RI akan berkoordinasi dan mendorong pemerintah daerah agar mereka aktif dalam membangun kerjasama dengan perusahaan swasta sebagai investor dalam pembangunan infrastruktur di daerah, supaya pembangunannya tidak hanya tergantung kepada APBN semata,” ujar senator dari Sumatera Barat ini.

Sebagai lembaga legislatif, DPD turut aktif dalam mengatasi pembangunan daerah yang merata. Peran itu melalui fungsi  memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

“Sebagai perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia, setiap anggota DPD RI akan melaksanakan tugas untuk membuat kebijakan dalam mewujudkan pembangunan. Kebijakan tersebut berbasiskan pembangunan daerah, perbatasan, ataupun desa tertinggal. Itu lebih dipriorritaskan sehingga pembangunan kita dapat dirasakan seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya segelintir orang saja,” kata Irman Gusman saat wawancara secara terpisah. (Metrotv)