 |
| Kantor BUMN. Foto :Istimewa. |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Rencana Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang berniat menjual gedung kantornya di Jalan Medan Merdeka Selatan, JAkarta Pusat menuai penolakan dari parlemen.
Bahkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Desmond Junaedi Mahesa mengancam akan mengajukan hak angket atau hak bertanya kepada pemerintah atas rencana Rini menjual Kantor Kementerian BUMN. “Saya yang akan menjadi inisiator hak angketnya. Menteri Rini jangan main-main, ingat gedung itu aset negara,” kata Desmond seperti dikutip Tempo (16/12).
Politisi Gerindra ini berjanji akan membuka wacana hak angket atas masalah ini dalam waktu dekat bersama Komisi VI DPR. Selain hak angket, Desmond juga berniat mengajukan hak interpelasi untuk menggagalkan rencana Menteri Rini menjual Kantor Kementerian BUMN.
Menurut Desmond, alasan Rini menjual gedung tersebut demi penghematan tidak masuk akal. Sebab, kata dia, saat ini Indonesia tidak dalam keadaan miskin atau bangkrut sehingga harus memangkas sebagian biaya rutin. Desmond juga menuding Menteri Rini tidak berpikir panjang mengenai pemanfaatan aset negara dan tidak fokus pada tugas pengembangan BUMN. “Memang selama ini dia sudah kerja apa? Berapa kenaikan sumbangan BUMN ke negara?” ucap Desmond.
Pendapat serupa juga disampaikan anggota DPR dari Partai Golkar, Dodi Alex Noerdin. “Dia jualnya ke siapa? Itu aset negara. Kalau dijual ke pemerintah, berarti efisiennya enggak ada, kan pemerintah juga yang beli,” kata seperti dikutip dari Merdeka.com.
Dodi menyayangkan sikap Rini yang baru menjabat sudah ingin menjual gedung Kementerian BUMN. Dia menilai, ide itu menggambarkan Rini kurang kreatif.
“Pemikirannya seharusnya lebih visioner. Kalau sekedar jual aset BUMN, mulai jual kantor, agak kurang kreatif. Kenapa tidak aset BUMN yang berserakan dimana-mana, yang tidak dipakai dikelola. Kalau kantor BUMN jadikan satu saja, malah lebih efisien,” ujar
Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno berniat menjual gedung kantornya demi memangkas biaya operasional. Rini beralasan, gedung 22 lantai itu tidak efisien karena cuma ditempati 250 karyawan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Rini harus mengajukan izin kepada Presiden Joko Widodo dan DPR jika ingin menjual gedung itu. Sebab nilai gedung itu di atas Rp 100 miliar. (TC/MC)
(TC/MC)
