 |
| Anggota DPRD Sultra. Foto : Sultranews.com |
KENDARI,KABARPARLEMEN.COM, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang menolak kebijakan pemerintah pusat untuk melarang pihak eksekutif melakukan pertemuan atau rapat-rapat di hotel.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sultra, Rasid, mengatakan bahwa pihaknya tidak setuju karena kondisi infrastuktur yang ada di Sultra belum memadai.
“Tidak dipaksakan untuk kita menyetujui apa yang menjadi keinginan pemerintah pusat, kita akan ajukan melalui DPR RI agar kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali,” katanya seperti dikutip Sultranews.com.
Hal senada juga dikatakan Sekretaris Komisi I, Bustam, dimana jika kebijakan pemerintah pusat akan tetap diberlakukan maka akan menambah jumlah pengangguran yang ada, artinya tingkat kriminalitas akan meningkat.
“Kalau sudah tidak ada anggaran untuk membayar karyawan, maka akan terjadi pemecatan, angka pengangguran kita akan bertambah lagi, jika keadaannya seperti itu, jangan heran jika banyak pencurian dan perampokan,” tuturnya.
Dukungan lain yang diberikan oleh anggota dewan yakni dengan membubuhi tanda tangan pada pernyataan sikap PHRI yang akan disampaikan kepada DPR RI. (LINA/Sultranews.com)