 |
| Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf berbincang dengan anggota parlemen Asia Pasifik. Foto : Dpr.go.id |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menjadi tuan rumah Parliamentary Event on MDGs Acceleration and Post-2015 Development Agenda.
Pertemuan akan berlansung 12-13 November di Surabaya, Jawa Timur diikuti oleh parlemen dari kawasan Asia-Pasifik. Sejumlah isu terkait Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDGs) yang ditargetkan tuntas tahun 2015 akan disampaikan dalam country report masing-masing parlemen. Pertemuan juga akan membahas Agenda Pengembangan Pasca 2015.
“Setiap parlemen nanti akan melaporkan capaian masing-masing negara terhadap perkembangan MDGs, yang telah dilakukan dan apa yang jadi kendala dan tantangan, apa yang akan dilanjutkan dikerjakan bersama untuk dicantumkan dalam sustainable development goals,” kata Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dalam dialog Bersama Wakil Rakyat di Pro3RRI seperti dikutip dari situs resmi dpr.go.id.
Ia menyebut pemerintah memang paling berperan dalam melakukan eksekusi target-target MDGs sementara parlemen mendukung sesuai tiga fungsinya yaitu pengawasan, legislasi dan anggaran. BKSAP sendiri menurutnya telah membentuk Panitia Kerja MDGs yang beranggotakan lintas komisi.
Sejauh ini dari delapan target yang harus dicapai pada tahun 2015, Indonesia masih terseok pada tiga bidang yaitu menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan penyebaran virus HIV/AIDS serta mengakses air bersih dan sanitasi dasar.
“DPR dalam posisi terus mendukung apabila ada kekurangan, kalau legislasi kita buatkan payung hukumnya supaya ini bisa tercapai, kalau kurang anggaran kita upayakan penambahan, pengawasan yang dilakukan bagaimana,” tutur politisi FPD ini.
Dalam pertemuan di Surabaya 16 dari 38 negara anggota sudah memastikan kehadirannya, sementara sejumlah negara lain masih menunggu konfirmasi. Agenda dua hari ini diharapkan akan menghasilkan Deklarasi Surabaya yang merupakan komitmen parlemen terhadap target MDGs.
“DPR tentu akan mengedepankan kepentingan nasional kita dalam deklarasi ini,” demikian Nurhayati. (iky/dpr)