 |
| Rieke Diah Pitaloka menjelaskan tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan program unggulan Jokowi-JK. Foto: Diah A.R. |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan Presiden Jokowi menuai sorotan dari parlemen. DPR mempertanyakan sumber anggaran kedua program tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Supriyatno akan mempertanyakan masalah ini kepada pemerintah. Menurutnya, program pemerintah ini bagus hanya darimana anggarannya sementara sudah ada BPJS Kesehatan.
“BPJS Kesehatan ada payung hukumnya. KIS belum ada payung hukumnya. Kita harus pertanyakan nanti anggarannya darimana, karena belum dibahas dengan DPR,” katanya seperti dikutip dari situs resmi dpr.go.id.
Ia menginformasikan bahwa APBN-P 2014 sudah ditetapkan begitupula dengan APBN 2015. Tinggal APBN-P 2015. APBN 2015 bisa dilakukan perubahan setelah melewati tahun 2014.
“Kita akan pertanyakan, bahwa program-program pemerintah itu bagus hanya anggarannya dimana, jangan sampai menyalahi aturan. Ada KIS, KIP, dan ada Kartu Keluarga Sejahtera. Kesemuanya ini membutuhkan pendanaan yang cukup besar,” terang Supriyatno.
Menurutnya, DPR belum bisa membahas mengenai KIS, karena payung hukumnya belum ada. Jika KIS silakan Presiden Jokowi sendiri, pemerintah sendiri. Sebelum pemerintah menyampaikan ke DPR mengenai program itu, tegasnya, DPR tidak akan merespon. Tapi jika BPJS akan direspons, karena BPJS untuk rakyat.