 |
| Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Foto : Ist. |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Perkembangan demokrasi di Indonesia yang sangat maju juga menjadi perhatian dunia, termasuk Jerman.
“Mereka (delegasi Parlemen Jerman-red) melihat perkembangan demokrasi di Indonesia yang sangat maju, termasuk perkembangan terakhir, terpilihnya pemimpin DPR yang berasal dari Partai-partai yang bukan bagian dari pemerintah. Ditanyakannya, apa ini tidak akan menimbulkan gejolak?,”kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon usai menerima kunjungan delegasi Parlemen Jerman, Senin (3/11) di Senayan Jakarta.
Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini bahwa sejatinya oposisi di Indonesia ini tidak ada oposisinyang frontal, melainkan oposisi loyal. Dimana oposisi yang dimaksud tetap mengedepankan pada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Dengan kata lain Parlemen, meski berbeda partai dari pemerintah, tetap akan mendukung program yang disusun dan dilakukan pemerintah sepanjang itu tidak merugikan masyarakat. Namun jika ada program pemerintah merugikan rakyat, DPR tentu akan mengoreksinya.
“Semua itu sebenarnya hal yang wajar dalam proses demokrasi. Jadi meski pimpinan DPR berasal dari partai yang berbeda dengan pemerintah, namun tetap akan bersinergi. Karena oposisi di Indonesia bukan oposisi frontal,”jelas Fadli Zon seperti dilansir situs resmi dpr.go.id.
Ditambahkan K
etua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen), Nurhayati Ali Assegaf , sebenarnya apa yang terjadi dalam politik Indonesia saat ini, dimana Pemerintah berbeda partai dengan pimpinan DPR juga sempat terjadi di masa Pemerintaha SBY di tahun 2004 silam.
Ketika itu Partai Demokrat sebagai Partai Pengusung SBY tidak mendapat kursi pimpinan di DPR. Namun ketika itu Demokrat tetap menerima kondisi tersebut, serta tetap bisa bekerja sama dengan pemerintahan SBY. Sehingga dikatakan Nurhayati pada tahun 2009 Demokrat kembali memenangkan Pemilu dan baru mendapat kursi pimpinan DPR (Ayu/Dpr)
