Kartunis Ikutan Gerakan Anti Korupsi

Headline Indeks Kartunis KPK MPR News
Ilustrasi para seniman membuat lukisan saat peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Foto : Okozone.

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendukung gerakan anti korupsi, salah satunya melalui kartun.
    
Presiden Kartunis Indonesia (Pakarti) Jan Praba mengatakan, kartun itu seperti berita atau tajuk ada yang keras dan isinya menyindir seseorang,” Itu juga ada dikartun,”ujarnya saat tampil menjadi pembicara dalam diskusi “Kartunis Ngompol di MPR” di Ruang Perpustakaan Gedung MPR, Jakarta (30/10).                                

“Kartun editorial juga tidak bisa dibuat kalau tidak ada berita, harus ada peristiwa yg mendahului, misalnya kenaikan bbm di pemerintahan Jokowi.  Kartun sangat efektif untuk mengkritisi suatu kebijakan,”tambahnya.                                  

Namun ia berpesan seorang kartunis, dalam berkarya harus menghindari unsur SARA karena bisa berakibat hukum. Seorang kartunis harus mengisi karyanya dengan unsur humor supaya menghibur misalnya gambar tikus berdasi, dalam tema pemberantasan korupsi, sebagai simbol koruptor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi upaya dilakukan para kartunis yang ikut dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui kartun. “Semua bisa beraksi, semua bisa berantas korupsi, caranya melalui lagu-lagu, puisi, guru-guru mengajarkan anti korupsi. Pakarti juga bisa melakukan pemberantasan korupsi melalui kartun,” kata Sadri dari KPK yang juga turut hadir dalam diskusi tersebut.

Pihak KPK akan melibatkan kartunis yang tergabung dalam Pakarti pada pameran anti korupsi internasional yang akan digelar di Jogjakarta Desember 2014 mendatang.”Kami telah menyiapkan sebuah stand untuk memajang kartun-kartun Pakarti yang bertema anti korupsi,”tambahnya.

Menurutnya, kartun harus berisi pesan personal anti korupsi yang bisa menyadarkan publik. “Kalau kita bisa berantas korupsi kita bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan gratis.  Korupsi itu dampaknya bukan ke pejabat, tapi masyarakat secara umum, kita semua jadi korban. Kalau kita ingin menjadi negara makmur, melunasi janji kemerdekaan, kita harus anti korupsi,”tuturnya.(Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *