 |
| Sidang Paripurna DPR RI. Foto : Ist. |
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Tertundanya penetapan nama-nama anggota fraksi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berimbas pada terhambatnya kerja-kerja parlemen.
“Ini bukan hanya menghambat kerja tetapi tidak bisa kerja kita minta teman-teman Fraksi lainnya bisa ada kata sepakat soal nama-nama di alat kelengkapan,”kata Anggota DPR dari Partai Golkar Meutya Viada Hafid kepada wartawan di Gedung DPR RI.
Mengenai komposisi pimpinan di AKD, menurut Meutya, di negara maju parlemen biasanya dikuasai oleh partai koalisi oposisi bukan dari partai pemerintah. “Koalisi Merah Putih juga sudah menawarkan posisi pimpinan untuk KIH yah kita lihat saja semoga bisa segera disetujui paripurna kali ini,”ujarnya seperti dikutip situs resmi dpr.go.id.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengharapkan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan bisa dibagi secara proporsional dengan mengedepankan musyawarah mufakat. “Itu merupakan pilihan yang baik yang dapat dilakukan bersama,”harapnya.
Terkait nama menteri di Kabinet Presiden Jokowi, Rieke mengatakan, menteri tersebut baru saja dilantik tentunya kalau mereka bekerja baik kita akan dukung sementara bila tidak bagus akan dikritik. “Kita akan kritik kalau tidak bagus karena memang fungsi dewan di bidang pengawasan,”jelasnya.
Seperti diberitakan kabarparlemen.com, molornya penetapan nama-nama anggota fraksi pada AKD selain karena terpecahnya Fraksi PPP, juga karena fraksi-fraksi yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum menyerahkan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan. Baru partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) saja yang telah mengirimkan nama-nama anggota di tiap komisi dan alat kelengkapan dewan.