DPR

[DPR][bleft]

MPR

[MPR][bleft]

DPD

[DPD][bleft]

DPRD

[DPRD][bleft]

Komisi I DPR Akan Berupaya Tingkatkan Alutsista dan Personil TNI di Makassar

MAKASSAR, KABARPARLEMEN.COM- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyatakan Komisi I DPR akan mengupayakan  semaksimal mungkin untuk meningkatkan kekuatan alat utama sistem senjata (alusista) dan personil  TNI di Makasar melalui terobosan-terobosan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

“Menurut pendapat saya, kekuatan alutsista dan personil aparat keamanan (TNI) masih harus terus kita tingkatkan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas kemampuan. Dan akan kita upayakan semaksimal mungkin melalui terobosan-terobosan yang ada,” kata Bambang usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR dengan Pangdam XIV/Hasanudin Andi Sumangerukka, Pangkoopsau II Donny Ermawan, dan Danlantamal VI/Makasar Hanarko Djodi Pamungkas di Ruang Suryadharma Makoopsau II Makasar, Sulawesi Selatan, beberapa hari lalu.

Lebih lanjut politisi Gerindra ini menyatakan, bahwa kekuatan alutsista dan personil di Kodam XIV/Hasanudin, Makoopsau II, dan Lantamal VI/Makasar saat ini cukup bisa diandalkan. Namun walaupun bisa diandalkan, ia mengingatkan kepada seluruh aparat keamanan di Makasar jangan lalai, karena masih perlu perbaikan dan penyempurnaan.

“Kekuatan yang ada untuk sementara ini cukup bisa diandalkan. Akan tetapi tidak boleh kita kemudian lalai dengan kondisi dan kekuatan yang ada. Karena di banyak sisi masih perlu banyak koreksi dan perbaikan-perbaikan serta penyempurnaan-penyempurnaan,” tegasnya.

Bambang juga akan mengupayakan  adanya peningkatan kesejahteraan prajurit sebagaimana yang diharapkan  dalam pertemuan tersebut, baik yang bertugas di perbatasan maupun yang bertugas di dalam wilayah territorial Indonesia.

“Tadi kita juga mendengar, bagaimana berharap kepada pemerintah dan legislatif juga supaya ada peningkatan dalam masalah kesejahteraan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa harga-harga sekarang sudah sangat tinggi bahkan sulit terkendali, dan apa yang mereka terima masih banyak keterbatasan,” ujar legislator dari dapil Nusa Tenggara Barat II.

“Ada juga tadi masalah dukungan kesejahteraan yang kalau di luar daerah teritorial (perbatasan) itu tunjangannya lebih besar dan berlipat ganda padahal pada kenyataannya yang berada di dalam maupun di luar teritorial sama-sama  meninggalkan keluarga, sama-sama hidup di kapal dan sama dengan tingkat kesulitan yang djhadapi,” tambahnya.

Menurutnya, alangkah baiknya kalau kita berpikir bagaimana yang berada didalam ini, kita samakan dengan yang berada di wilayah perbatasan karena persoalannya sama. (sc)

Tidak ada komentar: