Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat Eselon I Kementan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian
Pertanian (Kementan) untuk memvalidkan data rencana program kerja,
anggaran, berikut bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara
baik. Semua data pertanian tersebut sangat dibutuhkan, agar bermanfaat
bagi masyarakat luas, terutama para petani.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat Eselon I Kementan
menyerukan, agar Kementan mengavaluasi seluruh kebijakan pertanian dan
segera menyiapkan road map kebijakan pengembangan pertanian. Di sinilah dibutuhkan data yang valid bukan sekadar data copy-paste.
“Rencana kerja harus dilakukan secara
teliti dengan basis data yang valid jangan bohong. Saya minta data yang
disusun harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga tepat guna dan memberi
manfaat langsung kepada masyarakat khususnya petani,” serunya dalam
rapat tersebut di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Rapat dihadiri Sekjen dan para Direktur Jenderal di lingkungan
Kementan.
Sudin mensinyalir ada oknum yang salah
dalam mengalokasikan bantuan alsintan kepada para pertanian. Ada kasus
para petani menolak bantuan alsintan, karena tidak sesuai dengan
kebutuhan lahannya. “Kami tidak ingin seperti tahun lalu, terjadi jual
beli bantuan alsintan. Ada petani enggan menerima bantuan alsintan
akibat ketidaksesuaian kondisi lahan dengan batuan yang diberikan,”
ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar