Komisi IV Desak Kementan Validkan Data Program Kerja dan Alsintan

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat Eselon I Kementan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memvalidkan data rencana program kerja, anggaran, berikut bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara baik. Semua data pertanian tersebut sangat dibutuhkan, agar bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama para petani.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat Eselon I Kementan menyerukan, agar Kementan mengavaluasi seluruh kebijakan pertanian dan segera menyiapkan road map kebijakan pengembangan pertanian. Di sinilah dibutuhkan data yang valid bukan sekadar data copy-paste.

“Rencana kerja harus dilakukan secara teliti dengan basis data yang valid jangan bohong. Saya minta data yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga tepat guna dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat khususnya petani,” serunya dalam rapat tersebut di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).  Rapat dihadiri Sekjen dan para Direktur Jenderal di lingkungan Kementan.  

Sudin mensinyalir ada oknum yang salah dalam mengalokasikan bantuan alsintan kepada para pertanian. Ada kasus para petani menolak bantuan alsintan, karena tidak sesuai dengan kebutuhan lahannya. “Kami tidak ingin seperti tahun lalu, terjadi jual beli bantuan alsintan. Ada petani enggan menerima bantuan alsintan akibat ketidaksesuaian kondisi lahan dengan batuan yang diberikan,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Sementara soal alokasi anggaran yang dibahas Kementan dan Komisi IV DPR meliputi anggaran di semua direktorat jenderal. Ditjen Hortikultura mendapat anggaran Rp 1,082 triliun, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 2,022 triliun, dan Badan Penyuluhan dan Ketahanan SDM Pertanian Rp 1,7 triliun. Sementara Badan Ketahanan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 823 miliar, Badan Litbang Pertanian Rp 1,800 triliun, serta Badan Karantina Pertanian Rp 1,025 triliun. (drp/kp)