Rizki Aulia
Rahman
KUPANG, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia
Rahman Natakusumah menilai bahwa kebijakan Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) dalam memerdekakan masyarakat dalam bentuk sinyal
ataupun melek pada digitalisasi sudah cukup baik.
Hanya saja, menurut
Rizki, ada sedikit kendala dalam pelaksanaan program Badan Aksesibilitas
Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) ini, yaitu masalah keterbatasan
anggaran.
“Tentunya kita senang sekali telah mendengar banyak dari Direktur Utama BAKTI tentang progress
dari Palapa Ring ini. Palapa Ring merupakan salah satu kebijakan
Pemerintah yang ada di NTT (Nusa Tenggara Timur) yang luasnya mencakup
hingga ke Papua dan bisa dilanjutkan lagi ke daerah-daerah lainnya,”
katanya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke
Kupang, NTTseperti dikutip dari laman resmi DPR RI.
Lanjut politisi Fraksi Partai Demokrat,
program ini telah memfokuskan pada daerah-daerah yang kurang tercover
internet (blank spot) oleh pihak swasta. Banyak kabupaten/kota yang
menjadi perhatian khusus dalam memberikan layanan sinyal, sesuai dengan
slogan BAKTI yaitu Merdeka Sinyal.
“Dengan adanya keterbatasan anggaran
tentunya ada hambatan, tetapi sejauh ini BAKTI sudah menjalankan
semuanya dengan baik. BAKTI menjalankan tugasnya sejak tahun 2006 ketika
BAKTI didirikan, selama 10 tahun BAKTI telah menciptakan konsep
pelaksanaan yang baik dengan anggaran yang ada. Jadi kita lihat tolok
ukur dari 2006 hingga 2020 menurut saya kinerjanya cukup baik,” jelas
Rizki.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Banten
I itu menyatakan bahwa kinerja BAKTI Kemenkominfo akan membawa
kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Contoh kecilnya masyarakat sekitar
tiang pemancar (Base Transceiver Station/BTS) yang berjarak 100 meter
dapat menikmati internet gratis dengan kualitas yang baik.
Perlu diketahui, Palapa Ring terbagi dalam
tiga paket, yakni Paket Barat (2.275 km), Paket Tengah (2.295 km) dan
Paket Timur (6.878 km). Untuk Wilayah Barat sepanjang 2275 km, di 12
kabupaten/kota dengan 4 provinsi telah beroperasi penuh. Sementara untuk
Wilayah Tengah sepanjang 2.295 km, dengan 27 kabupaten/kota, dan 5
Provinsi sudah beroperasi penuh. Untuk Wilayah Timur sepanjang 6878 km,
di 51 kabupaten/kota, dan di 4 provinsi telah beroperasi penuh.
Khusus untuk NTT, kota layanan berada di Sabu dan Baa dan kota interkoneksi yakni Waingapu, Kupang dan Alor. “Kita sangat welcome,
kebijakan ini sangat bagus. Kami harapkan ke depannya sinergi antara
BAKTI dan Kominfo supaya bisa lebih baik lagi. Kendala dalam bidang
infrastruktur akan kami bicarakan ke depannya, dan ini masalah anggaran
saja yang harus dilebihkan,” tutup Rizki. (cas/sf/dpr/kp)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar