BPK Diminta Audit Semua Yayasan Dana Pensiun dan Asuransi Milik Pemerintah - Kabarparlemen.com | Situs Berita Parlemen Indonesia

Post Top Ad

BPK Diminta Audit Semua Yayasan Dana Pensiun dan Asuransi Milik Pemerintah

BPK Diminta Audit Semua Yayasan Dana Pensiun dan Asuransi Milik Pemerintah

Share This

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
 
JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dan negara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta seluruh yayasan dana pensiun dan asuransi milik pemerintah (BUMN) harus segera di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
 
Tujuannya, agar bisa mendapat gambaran jelas tentang bagaimana skema investasi dan prosedur investasi yang dilakukannya.  
 
"Usai terbongkarnya skandal Jiwasraya, yang menurut dugaan sementara Kejaksaan Agung per Agustus 2019 kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun, kini mulai terkuak investasi PT ASABRI sepanjang tahun 2019 yang ambles di 12 perusahaan dengan nilai total kerugian ditaksir melebihi Rp 10 triliun. Audit menyeluruh perlu segera dilakukan BPK terhadap berbagai perusahaan BUMN yang bergerak di jasa asuransi. Jangan sampai kejadian Jiwasraya dan Asabri juga terjadi di BUMN asuransi lainnya," ujar Bamsoet seperti dikutip Kabarparlemen.com dari laman resmi MPR-RI.

Setidaknya saat ini ada lebih kurang tujuh BUMN yang bergerak di bidang asuransi, yakni PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Tak hanya terhadap BUMN Asuransi, mantan ketua Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum dan mantan Ketua DPR RI ini juga menilai perlunya dilakukan audit terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Walaupun keduanya tak termasuk dalam BUMN, namun sebagai badan hukum yang mengelola uang rakyat, audit juga perlu dilakukan agar rakyat tak menjadi korban sebagaimana skadal Jiwasraya dan dugaan skandal di ASABRI.

"Di Akhir 2018, aset BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 359,4 triliun. Per Mei 2019, dana kelolaannya mencapai Rp 391 triliun. Di akhir September 2019, ditaksir meningkat mencapai Rp 412 triliun. Uang sangat besar ini harus dikelola secara hati-hati dan diawasi secara ketat. Jangan sampai dikemudian hari ada berita serupa sebagaimana yang terjadi pada Jiwasraya," tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menegaskan, audit kinerja dan audit menyeluruh sangat penting karena usai merebaknya Jiwasraya dan ASABRI, publik kini penuh kecurigaan dan khawatir praktik hangky-pangky antara pengelola dana masyarakat/negara, OJK dan penikmat dana tersebut itu dengan modus yang juga sama terjadi di berbagai perusahaan BUMN lainnya. Padahal sejatinya, pengelolaan dana pensiun ataupun asuransi tak boleh dilakukan serampangan karena menyangkut hajat hidup rakyat. (MPR/KP/Wan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Pages