JAKARTA,
KABARPARLEMEN.COM- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap polemik yang terjadi
di tubuh TVRI pasca diberhentikannya Direktur Utama TVRI Helmy Yahya oleh Dewan
Pengawas (Dewas) TVRI, bisa segera mereda.
Jajaran
Direksi TVRI dan Dewas perlu duduk bersama membangun kesepahaman. Sehingga
kinerja TVRI yang dua tahun ini sudah bergerak bagus, tak kembali menurun.
“Polemik
ini jangan sampai mengganggu kinerja karyawan TVRI yang mencapai empat ribu
lebih. Sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki tagline Media Pemersatu
Bangsa, TVRI harusnya bisa membuktikan persatuan di internalnya terlebih
dahulu. Kejadian tidak harmonisnya Direksi dengan Dewas bukan kali ini saja
terjadi. Kejadian yang sudah berulang kali ini tak boleh menjadi kebiasaan,”
ujar Bamsoet saat menerima perwakilan karyawan TVRI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI,
Jakarta, Senin (20/1/20).
Turut
hadir Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani (F-PPP). Sedangkan perwakilan karyawan TVRI
yang hadir antara lain Koordinator Penyiar Imam Priyono, Kabid PPSLLU Rika
Damayanti, Kabid PPNB Tuty Purwaningsih, dan Kasie Berita Agil Samal.
Kepala
Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong Komisi I DPR RI bersama Kementerian
Komunikasi dan Informatika menjadi penengah polemik yang terjadi di TVRI.
Ditengah stabilnya situasi politik dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan
publik, jangan sampai justru terganggu akibat polemik TVRI.
“TVRI
harus menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Sejajar dengan media besar lainnya
seperti Jepang yang memiliki NHK, Korea dengan Arirang dan KBS World, China
dengan CCTV International, Australia dengan Australia Network, dan Inggris
dengan BBC International. Untuk menuju kesana, perlu kerjasama erat antar
berbagai pihak. Komisi I DPR RI yang bertugas memilih Dewas TVRI, kemudian
Dewas memilih Direksi TVRI. Proses seleksi berjenjang ini harusnya bisa
melahirkan kerjasama dan meredam potensi konflik,” pungkas Bamsoet.
Wakil
Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menekankan, jikapun ada permasalahan yang
terjadi, seyogyanya baik Direksi maupun Dewas TVRI mengembalikannya kepada
peraturan yang berlaku. Jangan sampai ada tindakan yang berlebihan antar
keduanya, sehingga memancing ketidaknyamanan di internal karyawan sendiri.
“Jangan
sampai akibat tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Direksi dengan
Dewas, karyawanlah yang menjadi korban. Lebih jauh lagi, malah Indonesia yang
menjadi korban, karena ketidakmampun kita membesarkan TVRI sebagai lembaga
penyiaran publik milik negara,” pungkas Bamsoet. (SB/KP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar