7 Paket Kebijakan Jokowi Dinilai tak Signifikan Perbaiki Ekonomi Indonesia

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai tujuh paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi tidak signifikan untuk mendorong perbaikan perekonomian Indonesia.

Oleh karena, menurut Jazuli, paket kebijakan ekonomi tersebut berdimensi jangka panjang, khususnya pada persoalan deregulasi dan debirokratisasi.

“Padahal, kebijakan-kebijakan marathon yang telah dikeluarkan tersebut harus terjawab secara cepat atas kondisi yang terjadi. Untuk itu, perlu kiranya mengevaluasi efektifitas dari sejumlah paket kebijakan ekonomi ini,”jelas Jazuli menjelang pelaksanaan acara Seminar Refleksi Akhir Tahun “Evaluasi Paket Kebijakan dan Outlook Ekonomi Indonesia”, di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12), pukul 13.00-16.00 WIB.

Jazuli menyoroti, salah satu persoalan yang harus dijawab cepat  pemerintah adalah melonjaknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan persentase penduduk miskin. Menurut Jazuli, data BPS per Agustus 2015 menunjukkan TPT melonjak menjadi 6,18 persen atau naik dari 5,94 persen pada periode yang sama tahun lalu (yoy). Bahkan selama setahun terakhir, angka pengangguran mengalami peningkatan sebesar 320 ribu jiwa.

“Oleh karena itu, Fraksi PKS berupaya untuk menyelesaikan persoalan ekonomi ini dengan cara menerima masukan dari banyak pakar yang kompeten di bidangnya masing-masing,” jelas Legislator dari daerah pemilihan Banten ini.

Diketahui, seminar ini menghadirkan beberapa narasumber, baik dari kalangan pemerintah maupun lembaga riset ekonomi. Yaitu, Fadhil Hasan (Ekonom Senior INDEF), Handi Risza Idris (Bidang Ekuintek – LH DPP PKS), Hidayat Amir (Peneliti Senior BKF Kementerian Keuangan), dan Rifki Ismail (Peneliti Senior Bank Indonesia).